Press "Enter" to skip to content

KPU Dinilai Kurang Mengantisipasi Gangguan Sistem Digital

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dinilai kurang mengantisipasi adanya gangguan yang terjadi dalam proses hitung cepat suara secara digital.

Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan proses input data secara digital dalam penghitungan suara pemilihan umum sudah sering dilakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Meski demikian, lanjutnya gangguan bisa saja terjadi mengingat dalam proses pencalonan kepala daerah tersebut tentunya ada pihak yang kalah dan yang menang, selain itu juga ada beberapa oknum yang ingin mengacaukan situasi politik di Tanah Air.

“Hal-hal seperti ini yang harusnya diantisipasi oleh KPU. Proses hitung cepat secara digital ini kan bukan hal yang baru, sudah sejak lama dilakukan. Harusnya ada evaluasi dan antisipasi,” katanya kepada JoSS.co.id, Selasa (3/7).

Seperti diketahui, website KPU RI mengalami down server yang diduga dihack oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Berdasarkan informasi yang diterima, tutupnya akses laman penghitungan Pilkada serentak sudah terjadi sejak Jumat, (29/6) malam.

Ketika JoSS.co.id mencoba mengaksesnya pada pukul 13.30 WIB, laman itu masih tidak bisa diakses. Terakhir, saat diakses pada pukul 21.30 WIB laman penghitungan KPU sudah bisa terhubung namun memutat tulisan yang menyebut akes penghitungan hasil Pilkada tidak bisa diakses.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemilihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan,” demikian tulisan yang tertera di laman tersebut.

Dia menuturkan kedepan diharapkan pemerintah lebih waspada dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi, apalagi 2019 terdapat agenda politik yang besar yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif.

Teguh menilai, jika gangguan semacam ini terus berulang, dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga negara.

Baca juga : Gubernur Di Jawa Bali Hasil Pilkada Serentak 2018

Dia menuturkan, sejauh ini proses penghitungan suara masih bisa dilakukan secara manual dengan bukti otentik berupa surat suara dan berita acara proses pemungutan suara yang tertuang dalam C1 yang ditandatangani oleh pihak KPU, dalam hal ini KPPS dan  para saksi dari masing-masing calon.

“Yang penting bukti otentik masih ada, kita kembali ke proses manual dan itu harus diamankan,” ujarnya.

Dia mengimbau, proses penyimpanan berkas tersebut diperpanjang hingga 5 tahun dari yang sudah dilakukan saat ini hanya 2,5 tahun. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah sengketa hasil pemilihan umum.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar Saka mengaku meskipun website KPU RI yang mengalami down server dan dugaan di hack oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dalam konteks pilgub proses rekapitulasi masih tetap berjalan ditingkat kecamatan.

“Sepanjang ini proses rekapitulasi dalam konteks pilgub masih berlangsung lancar dan sejauh ini tidak ada permasalahan. Karena masing-masing tim paslon juga mendapat salinan form C1,” ujarnya.

Dirinya mengatakan pengawas TPS juga mendapatkan salinan form C1 yang juga nanti bisa dibandingkan dengan dengan perhitungan dengan yang dilakukan oleh para saksi paslon.

“Saya dapat informasi dari seluruh kabupaten kota proses pleno lancar-lancar saja tidak ada masalah,” ujarnya.

Pihaknya masih terus mengawasi jalannya penghitungan suara dan memastikan kondisi server KPU yang mengalami gangguan tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id