Press "Enter" to skip to content

Regulasi Pengendalian Iklan Rokok Minim

Mari berbagi

JoSS, DENPASAR – Kementerian Kesehatan menilai jumlah daerah yang memiliki regulasi pengendalian atau pengaturan iklan rokok masih sangat minim. Hingga saat ini hanya 9 dari 500 lebih daerah yang memiliki regulasi pengendalian rokok.

Kepala Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Zamhir Setiawan mengatakan pengawasan atau implementasi terhadap aturan tersebut, misalnya dipasang di area kawqasan tanpa rokok (KTR) juga sangat rendah .

“Kondisi ini mengakibatkan masyarakat termasuk anak-anak sangat rentan terdampak tayangan iklan rokok baik di media luar ruang maupun media digital,” katanya, seperti dikutip dari Kabar24.

Dia menyebut sebenarnya sudah ada payung hukum seperti PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

“Aturan sudah ada, tinggal bagaimana pemda mengakomodasi membuat perda untuk implementasinya,” katanya saat workshop Pengendalian Rokok dengan Petaruran Sistem Penjualan dan Pelarangan Iklan, Sponshorsip (TAP BAN) di Kuta, baru-baru ini.

Intinya, bukan melarang orang merokok, tetapi memberikan batasan di mana tidak boleh merokok seperti di kawasan hotel, restoran, tempat ibadah, angkutan umum dan lainnya.

Menurutnya, implementasi aturan tersebut memerlukan komitmen pemda dalam melakukan pengawasan meskipun terkadang sudah ada aturan namun impmentasinya tidak jalan.

Zamhir mengakui proses pembuatan aturan tidaklah berjalan cepat, membutuhkan waktu pembahasan dan proses. Yang kedua, pentingnya mempertegas komitmen pemerintah daerah bersama eksekutif. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id