JoSS, SEMARANG – Pemerintah Jawa Tengah telah mengambil langkah strategis dalam upaya menekan inflasi di wilayahnya. Pada tanggal 17 Oktober 2023, sebanyak 151 ton beras cadangan disalurkan ke daerah-daerah di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrim.
Hal ini merupakan respons terhadap dampak fenomena El Nino dan kekeringan yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian, serta krisis pangan global yang mengakibatkan pengetatan impor pangan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana, mengungkapkan bahwa penurunan produksi komoditas pertanian dan peningkatan harga beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan cabai, telah berkontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat inflasi.
“Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai. Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi,” kata Nana.
Dalam Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah, yang diadakan di Kota Semarang pada tanggal 19 Oktober 2023, Nana Sudjana menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Ajak Kolaborasi Seluruh Elemen untuk Wujudkan Pemilu 2024 yang Aman dan Tertib
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim dan rawan pangan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang telah dilaksanakan sebanyak 445 kali di 35 kabupaten/kota hingga tanggal 6 Oktober 2023.
Nana Sudjana juga mengungkapkan upaya Pemprov Jateng dalam memotong rantai distribusi pangan dengan memberikan subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, gapoktan, dan pelaku usaha pangan lainnya. Hingga tanggal 6 Oktober 2023, total subsidi transportasi yang diberikan mencapai Rp. 287,709 juta atau setara dengan 204 ton.
Selain itu, Pemprov Jateng memberikan subsidi harga pangan untuk mengintervensi harga pangan. Seluruh langkah-langkah ini diambil dalam upaya menstabilkan harga pangan dan beras di wilayah Jawa Tengah.
Dalam upaya menjaga ketersediaan beras dan mengatasi praktik tengkulak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih merangkul para petani untuk meningkatkan peredaran beras dalam wilayah ini. Jawa Tengah seharusnya memiliki surplus beras, namun beras seringkali diambil oleh para tengkulak.
Evaluasi secara berkala dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota untuk memaksimalkan pengendalian inflasi. Hal ini dianggap penting guna menjaga stabilitas inflasi di Jawa Tengah.
“Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro, juga mengungkapkan bahwa inflasi tinggi di enam kabupaten/kota pada bulan September 2023, yang berada di atas inflasi nasional, terutama disebabkan oleh inflasi beras.
Sebagai respons, Bank Indonesia berencana untuk mendirikan Toko TPID di beberapa wilayah guna menjaga stabilitas harga pangan. Pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semarang. “Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo,” jelasnya.
Semoga upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat membantu menekan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat yang membutuhkannya. (lna)
Leave a Reply