JoSS, KULONPROGO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pemerintah agar klaim layanan kesehatan di BPJS kesehatan senilai Rp 13,5 miliar segera dibayarkan.
Direktur RSUD Wates, dr Lies Indriyati mengatakan dana yang menggantung sebesar itu meliputi Rp 4,4 miliar pembiayaan layanan medis pada Mei 2018 yang ditagihkan pada 26 Juni 2018. Kemudian klaim Rp 6,6 miliar yang belum diverifikasi karena belum melengkapi syarat administrasi.
Menurut dia , klaim yang ditunda ini merupakan tagihan Desember 2017 sampai Mei 2018. Selain itu juga aba pembiayaan untuk obat penyakit kronis, menggantung senilai Rp 2,5 miliar merupakan dana pelayanan medis bulan Juli 2017 – Maret 2018.
Akibat semakin menumpuknya klaim yang menggantung tersebut telah membuat kondisi RSUD Wates Kabupaten Kulonprogo, kini mengalami krisis. Sementara pelayanan medis terus dituntut untuk optimal, tanpa reserve.
“Kondisi ini membuat kami tidak nyaman, karena kami membutuhkan dana untuk operasional dan pelayanan untuk berbagai penyakit,” katanya, baru-baru ini.
Managemen RSUD Wates meminta ada perputaran keuangan yang baik, agat seluruh pelayanan terutama untuk membiayai operasional tidak pincang. Dan klaim yang menggantung sebesar itu mengancam keseluruhan layanan rumah sakit bila tidak juga ada jalan keluar.
Lies Indriyati memastikan, RSUD Wates beserta para dokter masih berkomitmen memberi layanan maksimal bagi masyarakat, sekalipun mereka mengaku sudah memanfaatkan dana-dana cadangan untuk membiayai layanan rumah sakit.
RSUD Wates berupaya untuk tidak membiarkan ada gangguan khususnya pada layanan medis dan kesehatan terhadap pasien dan masyarakat.
Baca juga : Bangun 3 SPAM, Tirta Moedal Pastikan 2020 Tak Ada Krisis Air Bersih
“Kita mengajukan dua opsi, yakni : menurunkan tempo pelayanan dengan menutup pelayanan tertentu yang tidak dijangkau BPJS, atau opsi lain, yakni kami layani dengan baik dengan keterlambatan tertentu,” kata Lies.
Menurut Lies, rumah sakit sudah dalam kondisi terdesak bila sudah mengeluarkan dana cadangan untuk membiayai kebutuhan operasional RSUD. Dana yang ada kini diutamakan untuk membiayai seperti listrik, air, obat, gizi, gaji, honor, hingga bonus. “Memang belum mengganggu sekali. Tapi kalau tidak ada aksi maka pasti akan mengganggu,” katanya.
Di samping itu, rumah sakit juga akan melakukan efisiensi di berbagai pos yang tidak mengganggu pelayanan. “Misal perjalanan dinas, serta jamuan-jamuan, serta acara seremoni yang juga banyak mengeluarkan pembiayaan, ” kata Lies.
Dari Pemda Kabupaten Kulonprogo, diperoleh keterangan Kantor BPJS Kesehatan wilayah Jawa Tengah dan DIY, BPJS Kesehatan Cabang Sleman, dan BPJS Kesehatan Kulonprogo beserta RSUD Wates menyepakati untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Kepala Bidang Jaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kulonprogo, dr Ika Eri Haryani mengatakan bahwa semua pihak, akan saling membenahi administrasi dan meningkatkan komunikasi.
Ika mengakui, klaim menggantung sebanyak Rp 13,5 miliar itu lebih pada persoalan komunikasi yang seharusnya lebih ketat.
Karena menurut Ika klaim menggantung hanya senilai Rp 4,4 milyar untuk klaim pelayanan medis Mei 2018 yang diajukan pada 28 Juni 2018. Pembayaran atas klaim itu seharusnya terjadi di 17 Juli 2018. Namun, keterlambatan terjadi lantaran dana itu belum juga turun dari tingkat pusat.
Ika mengakui masih ada klaim yang dalam proses pengajuan, ditunda (pending), maupun ditolak dan dikembalikan ke rumah sakit. Namun, karena tidak dianggap sebagai hutang maka tampak membebani rumah sakit. “Memang benar (proses pengajuan, pending, dan ditolak) tapi di BPJS belum tercatat sebagai hutang. Klaim pending juga begitu,” katanya.
Itu sebabnya BPJS dan RSUD Wates sepakat untuk meningkatkan komunikasi untuk menyelesaikan klaim yang dianggap menggantung itu, karena memang masih ada yang belum klop.
Sementara diperoleh data salah satu penyebab munculnya masalah ini memang terkait dengan pendanaan di tubuh BPJS itu sendiri. Di Jateng DIY, dana yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, sedangkan kebutuhannya sampai Rp 1,2 triliun. (gdo/lna)
Leave a Reply