JoSS, SEMARANG – Pembangunan bendung karet di Banjir Kanal Barat (BKB) sudah rampung 80 persen. Pembangunan bendung karet tersebut nantinya berfungsi untuk menahan intrusi air laut, menjaga debit air, dan mendorong penggelontoran sedimentasi sungai agar bisa sampai ke laut.
Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyanto, pembangunan berada di Tanah Mas, Jalan Kokrosono. Proyek tersebut digarap sejak November 2017 lalu.
“Ini sudah hampir jadi. Nanti rencananya bulan maret kami uji coba pelaksanaan bendung karet. Nanti bisa diatur ketinggian muka airnya berapa,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Rabu (13/2).
Dijelaskan, selama ini intrusi air laut di sungai BKB hingga mencapai daerah Simongan. Hal ini menyebabkan air sumur di rumah-rumah warga tercemar air laut dan menjadi asin.
Dengan adanya bendung karet ini akan mencegah intrusi air laut sehingga tidak menyebabkan air sumur tercemar. Dengan demikian, usai dirampungkannya pengerjaan bendung ini, air di daerah hulu nanti menjadi tawar.
Baca juga: Tunggu Financial Close Konstruksi SPAM Semarang Barat Dibangun Setelah Mei
“Selain menjaga intrusi air laut, bendung karet ini dapat sebagai wahana rekreasi air karena lokasinya tidak jauh dari bridge fountain yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. Jadi, antara bridge fountain dan bendung karet nanti bisa dipakai untuk rekreasi, lomba dayung, dan sebagainya,” ujarnya.
Ruhban menambahkan, pembangunan bendung karet ini menelan anggaran sekitar Rp 150 miliar. Pembangunan bendung karet ini ditargetkan rampung Maret 2019.
Adapun untuk mengantisipasi banyaknya sedimentasi di sungai BKB, Ruhban mengatakan, BBWS terus melakukan pengerukan sedimentasi secara rutin.
“Kami selalu stand by alat-alat disana untuk mengeruk sedimentasi. Nanti mudah-mudahan kalau bendung karet jadi sedimen tidak bisa masuk,” katanya.
Pihaknya juga berencana melakukan normalisasi BKB hingga arah muara. Detail Engineering Desain (DED) untuk normalisasi BKB juga telah dipersiapkan.
“Kami sudah lengkap desainnya. Hanya saja masalah sosialnya yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Hanya untuk dampak sosial memang menjadi kewenangan Pemkot Semarang. Kami aka terus berkoordinasi dengan mereka untuk meminimalisasi dampak sosial yang timbul sehingga normalisasi berjalan lancAr tanpa kendala,” imbuhnya. (gus/lna)
Leave a Reply