Pelajar Ikut Demo Tercatat Di SKCK, Bakal Susah Cari Kerja

Polisi mengamankan beberapa pemuda saat aksi demo UU Cipta Kerja di Solo beberapa waktu lalu | Foto: timlo.net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut pelajar yang terjerat tindak pidana, termasuk saat aksi unjuk rasa bakal tercatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi pertimbangan penting para remaja termasuk pelajar yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Bahkan hingga berniat melakukan tindakan negatif hingga kriminal. Pasalnya, banyak perusahaan yang mewajibkan pelamar melampirkan SKCK dalam proses seleksi penerimaan karyawan.

“Itu sudah pasti (tercatat di SKCK). Kalau sudah masuk ke ranah kejahatan tercatat dalam SKCK. Sesangkan lainnya, dalam ranah pembinaan,” kata Ade Safri, Minggu (18/10/2020).

Seperti diketahui, saat aksi unjuk rasa damai menolak Omnibus Law Undang-Undang CIpta Kerja di depan Balaikota Surakarta, Senin (12/10/2020) lalu, total ada 148 orang remaja yang diamankan. Saat kegiatan pengamanan berlangsung, aparat kepolisian sudah mengidentifikasi adanya kelompok massa lain yang akan menyusup ke kelompok massa aksi.

Dua pelajar bahkan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Sementara enam lainnya dikenakan sanksi tindak pidana ringan karena membawa minuman keras.

“Jadi hal ini bisa menjadi pembelajaran dan juga pemahaman bagi para pelajar. Termasuk pihak sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang,” tegasnya, dilansir dari joglosemar.com.

Sementara itu, dua pelajar yang ditetapkan sebagai tersangka  karena kedapatan membawa knuckle atau kerling saat hendak menyusup aksi unjuk rasa di depan Balaikota Surakarta, Senin (12/10/2020) lalu ditangani Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Surakarta.

“Karena pelajar itu masih berusia di bawah umur, sehingga harus mendapatkan pendampingan khusus. Kami juga berkoordinasi efektif dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kita terapkan pendampingan,” kata Ade.

Dia menambahkan, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No.12/1951 tentang undang-undang darurat.

“Jeratannya sama dengan pendemo yang membawa palu beberapa waktu lalu. Alat ini sengaja dibawa yang bersangkutan dari rumah dan akan digunakan untuk memperkeruh suasana, namun berhasil kita cegah,” tegas dia.

Kabag Ops Polresta Surakarta, Kompol I Ketut Sukarda menjelaskan ratusan siswa yang diamankan di Mapolres Surakarta menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Polisi sebelumnya juga memanggil orang tua dan perwakilan sekolah para pelajar yang tertangkap dan diminta untuk sungkem.

“Mereka kami beri pembinaan kemudian dijemput orang tua masing-masing. Kami minta sungkeman, merenungkan perbuatannya agar tidak diulangi lagi. Karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang tua,” paparnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*