Demo Anti Pemerintah Masih Berlangsung, Thailand Justru Cabut Status Darurat

Pengunjuk rasa antipemerintah berbaris dari Monumen Demokrasi ke rumah Pemerintah di Bangkok, Thailand | Foto: abcnews.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, BANGKOK – Gelombang unjuk rasa anti-pemerintahan masih terus berlangsung di Thailand. Meski demikian Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha justru mencabut status darurat di Bangkok. Hal itu diketahui dari pengumuman di Royal Gazette pada Kamis (22/10).

Dalam pengumuman itu dijelaskan situasi telah kembali ke keadaan di mana penegakan hukum normal dapat mengatasi situasi tersebut.

“Para pemrotes telah membuat suara dan pandangan mereka didengar. Sebagai pemimpin bangsa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan semua warga Thailand, saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini,” kata Prayut seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Prayut mengatakan dia akan mencabut keadaan darurat parah di Bangkok dengan syarat “tidak ada insiden kekerasan” dan meminta demonstran untuk bersuara melalui perwakilan di parlemen.

“Saya meminta para demonstran membalas dengan tulus, untuk mengecilkan volume pembicaraan yang penuh kebencian dan memecah belah, dan untuk membiarkan kita, bersama-sama, membubarkan awan gelap yang mengerikan ini sebelum bergerak di atas negara kita,” ujarnya.

Menurut pengumuman dari Royal Gazette Thailand, sesi parlemen luar biasa akan diselenggarakan mulai Senin mendatang.

Parlemen Thailand sedang menghadapi reses, tapi anggota dewan akan dipanggil kembali untuk membahas krisis tersebut. Perintah itu mengatakan Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui sesi “Dengan kebutuhan untuk kepentingan nasional”.

Baca juga: Thailand Bredel Voice TV dan Selidiki 3 Media Karena Dianggap Sering Tayangkan Demo

Demonstrasi tersebut terus menentang keputusan darurat yang diberlakukan pada Kamis lalu, yang melarang pertemuan publik lebih dari lima orang, membatasi publikasi informasi yang dianggap memicu ketakutan di antara publik, dan memberikan kekuasaan lebih luas kepada pasukan keamanan.

Puluhan ribu demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di Bangkok dan kota-kota lain di seluruh negeri selama akhir pekan. Pada Jumat, aksi itu telah memicu bentrokan antara polisi dan demonstran. Banyak pihak termasuk selebriti yang secara terbuka mengutuk penggunaan meriam air oleh posisi untuk membubarkan massa.

Pada Rabu, demonstran mengatakan mereka memberikan waktu selama tiga hari kepada Prayut untuk mengundurkan diri atau ia akan menghadapi lebih banyak gelombang demonstrasi.

Seorang perwakilan demonstran menyerahkan tiruan surat pengunduran diri kepada polisi metropolitan Bangkok dan perwakilan pemerintah. Di bagian bawah surat itu ada ruang kosong untuk ditandatangani Prayut.

“Prayut harus mengundurkan diri dalam tiga hari, atau (dia) akan berhadapan dengan orang-orang lagi,” kata seorang pemimpin protes setempat.

Mereka mengatakan akan menghentikan kegiatan mereka selama tiga hari untuk memberi waktu kepada pemerintah guna merespons. Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dia tidak akan mundur.

Selain itu, kelompok tersebut juga menuntut pembebasan para demonstran yang ditahan, termasuk beberapa pemimpin protes.

Polisi Thailand mengatakan 77 orang telah ditangkap dari protes di Bangkok sejak 13 Oktober. Sementara pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan jumlah orang yang ditangkap secara nasional adalah 87 orang, dengan 81 orang diadili.

Tuduhannya berkisar dari pelanggaran yang lebih kecil hingga kejahatan yang lebih serius seperti hasutan, yang diancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun, dan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*