Sikapi PSBB Jakarta, Sultan Instruksikan Kepala Desa Sigap Awasi Pendatang

Sri Sultan Hamengku Buwono X | Foto: jogjaprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan para kepala desa sigap mendata pendatang khususnya asal Jakarta. Menyusul penerapa Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) Jakarta mulai Senin 14 September mendatang.

Bercermin dari PSBB yang sebelumnya pernah diterapkan Pemerintah DKI Jakarta, Sultan khawatir akan terjadi kembali gelombang mudik besar-besaran dari Jakarta ke berbagai daerah termasuk DI Yogyakarta. “Yang mestinya diwaspadai bahwa tanggal 14 September itu DKI Jakarta akan menerapkan PSBB kembali seperti dulu,” ujar Sultan pada Kamis 10 September 2020.

Kebijakan PSBB membuat akses masyarakat serba terbatas. Dan ketika terjadi penutupan wilayah, Sultan menduga orang akan terpicu untuk keluar, meninggalkan wilayah itu sebelum PSBB berlaku. “Kami khawatir orang  Jogja yang sekarang ada di Jakarta akan kembali ke Jogja sebelum PSBB diterapkan,” ucap Sultan.

Menanggapi perintah itu, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan sejak Maret atau saat Covid-19 merebak, petugas selalu memantau para pendatang.

“Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga punya database pendatang yang bisa dicek di laman covid.jogjakota.co.id,” ujarnya, dilansir dari Tempo.co.

Dalam monitoring pendatang itu, pengurus kampung di Kota Yogyayakarta selalu siap menanyakan berbagai hal terhadap pendatang tersebut.

Baca juga: Duh, Usai Membeludaknya Pengunjung, Seorang PKL Malioboro Meninggal Karena Covid-19

Beberapa informasi yang perlu diketahui antara lain data diri, keperluan ke Yogyakarta, lama tinggal, sampai hasil tes Covid-19 baik berupa swab maupun rapid test, dan kesediaan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Ditambah bakal berlaku kembali kebijakan PSBB Jakarta tadi, Heroe juga telah mengimbau pengurus kampung agar lebih waspada dalam memantau pendatang agar tak ada penduduk yang tertular.

Wakil Wali Kota Jogja itu menuturkan pihaknya telah melanjutkan instruksi pendataan dan monitoring pendatang tak pernah dicabut sejak awal pandemi Covid-19. Musababnya, di Yogyakarta saat ini justru muncul klaster baru seiring dengan mulai menggeliatnya kunjungan wisatawan. “Setiap hari upaya pendataan dan monitoring itu diperkuat,” ujarnya.

Sejumlah kampung di Kota Jogja juga masih menutup sebagian akses masuk-keluar untuk memantau pendatang. Hal itu untuk memudahkan monitoring dan pengecekan mereka yang datang dari luar.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng pihak kepolisian dan TNI untuk kampanye tertib protokol kesehatan, terutama di kawasan vital, seperti Malioboro. Sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan juga telah diatur dan diterapkan, misalkan dengan kerja sosial, denda sampai penutupan dan pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 DI Yogyakarta, Biwara Yuswantana mengatakan meski berlaku PSBB Jakarta, Pemerintah DIY belum tentu menerapkan kebijakan serupa, seperti saat menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2020. “Dalam kondisi saat ini sulit membedakan antara mereka yang datang dari Jakarta dengan masyarakat yang memang sedang beraktivitas,” ujar Biwara.

Yang penting untuk dilakukan saat ini adalah memberdayakan gugus tugas atau satuan tugas Covid-19 di tingkat desa/kampung secara berjenjang. Biwara melanjutkan, setiap orang wajib meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*