COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Brigjen Prasetijo Utomo Dijebloskan ke Sel Rutan Bareskrim Polri, Djoko Tjandra di Rutan Salemba

Djoko Tjandra diitangkap | Foto: pikiran-rakyat.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Jenderal yang membantu pelarian buron Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dijebloskan ke sel Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Sementara Djoko Tjandra di sel Rutan Salemba Cabang Mapes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri itu resmi menghuni sel Rutan Bareskrim pada Kamis (30/7) malam. Sebelumnya, Brigjen Prasetijo ditempatkan di ruangan khusus selama 14 untuk proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan tim khusus Bareskrim yang menangani soal surat jalan Djoko Tjandra.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers daring di akun YouTube Tribrata TV menyatakan tim khusus Bareskrim Polri memeriksa Brigjen Prasetijo sejak Kamis (30/7) siang. Selama diperiksa, Brigjen Prasetijo, yang masih berstatus anggota Polri, berhak mendapatkan pendampingan dari Divisi Hukum Polri.

Awi menambahkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga telah memulai penyelidikan dugaan aliran dana Djoko Tjandra ke BJP PU terkait terbitnya surat jalan untuk buron kasus cessie Bank Bali tersebut.

“Sedangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini telah membuka penyelidikan terkait kemungkinan adanya aliran dana pada pusaran kasus surat jalan Djoko S Tjandra,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Brigjen Prasetijo dijerat tiga pasal pidana. Jenderal bintang satu itu terancam pidana kurungan maksimal 6 tahun penjara.

Baca juga: Soal Pencopotan Jabatan Jaksa Pinangki, MAKI: Harusnya Dipecat!

Persangkaan Pasal 263 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 (e) KUHP dan Pasal 426 ayat 1 KUHP, dan/atau Pasal 221 ayat ke-1, ke-2 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun.

Adapun terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra resmi menjadi narapidana (napi) di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri.

“Mulai malam ini secara resmi di mana kita menyaksikan bersama telah dilaksanakan eksekusi oleh jaksa penuntut umum. Maka mulai malam ini yang bersangkutan Saudara Djoko Tjandra menjadi narapidana di pemasyarakatan dan menjadi warga binaan di pemasyarakatan,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Reynhard Silitonga dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Dilansir dari Detik.com, Reynhard mengatakan penempatan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri itu dilakukan untuk sementara. Hal itu dilakukan dalam rangka proses pemeriksaan terpidana yang divonis 2 tahun penjara itu.

“Kemudian penempatan yang bersangkutan kami akan tempatkan sementara yang bersangkutan di Cabang Rutan Salemba di Mabes Polri ini di mana penempatan yang dilakukan di Cabang Rutan Salemba di Mabes Polri ini yaitu tentunya dalam rangka pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya,” tuturnya.

“Selanjutnya juga kami melihat protokol kesehatan yang bersangkutan. Jadi kami akan tempatkan yang bersangkutan di Cabang Rutan Salemba di Mabes Polri ini,” sambung Reynhard.

Bareskrim Polri secara resmi menyerahkan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung. Proses penyerahan Djoko Tjandra secara administrasi dilakukan secara langsung. (lna)

1 Komentar

  1. Ada anggapan atau pendapat di masyarakat bahwa para koruptor yang akhirnya korupsi uang negara trilyunan rupiah di NKRI dan bisa buron akan tetapi terlebih dahulu uang hasil korupsinya dibagi-bagi kepada para beking atau pelindungnya baik itu beking aparat polisi ataupun, aparat kejaksaan, atau aparat pemda, dll, sehingga sengaja dibuat lama penangkapannya agar masyarakat tidak curiga kalau sebenarnya korupsi itu disengaja untuk korupsi bancakan dan dibagi-bagi kpd para beking-bekingnya atau para pelingdungnya. Terbukti dari kasus Joko S Tjandra kemungkinan terjadi kasus yg seperti ini. Jadi wajar saja dan tidaklah mengherankan apabila ada yg membantu si koruptor Joko Soegiarto tjandra ini untuk buron, akan tetapi tentu saja jumlah uang hasil korupsinya yg awalnya sebesar kurang lebih Rp. 904 Milyar itu sudah habis sebagiannya. Akibatnya adalah walaupun si koruptor Joko S Tjandra ini sudah ditangkap namun jumlah uang hasil korupsinya atau sebesar kurang lebih Rp. 904 Milyar ini tidak kembali utuh semuanya. Berbeda gengan kalau ada orang miskin yg karena kelaparan mencuri motor lalu kemudian ditangkap, diproses pidana di pengadilan tindak pidana, dan kemudian langsung di penjara tanpa bisa buron, yah itu karena si maling motor orang miskin itu tidak bisa menyogok aparat polisinya, apalagi yang berpangkat Brigjen ? kalau si Brigjend minta uang sogokan Rp. 300 juta, maka si orang miskin dari mana punya uang segitu banyaknya ? beginiah kurang lebihnya penegakan hukum di NKRI sedari dulu pertama kali negara kita atau NKRI merdeka sampai sekarang atau jaman pemerintahan “Presiden RI” atau si Jokowi penegakan hukumnya tajam ke kalangan rakyat bawah, akan tetapi tumpul ke kalangan rakyat atas, atau tidak ada perubahan sama sekali padahal sudah tujuh kali pergantian Presiden di NKRI ini. Lalu kalau polri atau lembaga negara lain mengaku sudah bersih-bersih atau reformasi ? itu hanyalah sekedar tipu daya saja kepada rakyat Indonesia atau pencitraan.Namun tetap saja nantinya kotor-kotor juga.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*