COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Pemprov Jabar Tutup Gedung Sate 14 Hari

Gedung Sate | Foto: tripadvisor
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup seluruh aktivitas aparatur negeri sipil dan kunjungan umum di Gedung Sate, Kota Bandung mulai Kamis (30/7). Penutupan dilakukan hingga 14 Agustus 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/117/UM Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.

Belum ada keterangan resmi dari Pemprov Jabar mengenai alasan penutupan. Meski demikian, diketahui pada Senin (27/7), ratusan ASN di Gedung Sate menjalani tes usap atau swab test Covid-19.

“Iya benar, tapi kita tunggu pernyataan Pak Sekda nanti siang. Live streaming Youtube Humas,” katanya Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jabar Hermansyah, Kamis (30/7).

Dilansir dari CNNIndonesia, dalam SE dijelaskan, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Jabar diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau WFH.

Kedua, seluruh PNS wajib melaporkan aktivitas kinerja dan kehadiran melalui TRK dan K-Mob, sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP.

Poin ketiga surat edaran menetapkan masjid, command center, museum, kantin, dan area publik Gedung Sate ditutup. Sedangkan poin keempat, surat edaran ini menyebutkan keputusan berlaku mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020.

Senada dengan Hermansyah, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani juga mengatakan pihak Sekda akan memberikan keterangan pers.

Baca juga: Ini Aturan Klaim Biaya Rawat Pasien Covid-19 Yang Baru Diteken Menkes

“Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Nanti siang akan ada konferensi pers oleh Pak Sekda,” ucap Berli.

Sebelumnya, sebagai upaya pencehagan penularan Covid-19, Pemprov Jabar telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang sanksi dan denda pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi virus corona.

Oleh karena itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan sanksi berupa denda bagi yang melanggar, termasuk kewajiban masker, baru akan dimulai pekan depan.

“Minggu ini sudah dimulai Pergub, sudah saya tandatangani terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi ini memuat ketentuan baik di level individu maupun di level kegiatan atau tempat,” ucap Ridwan dalam jumpa pers usai menghadiri rapat evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa (28/7).

Meskipun demikian, Emil menyatakan denda tidak akan langsung diberikan dalam sepekan ini. Dia menerangkan, dalam sepekan ini petugas akan rutin ke lapangan memberikan sosialisasi Pergub.

“Tidak akan langsung dilakukan pendendaan, tujuh hari ini akan dilakukan sanksi sosial yang simpatik. Jadi para petugas didukung TNI/Polri kita siapkan maskernya,” ujarnya.

Meski demikian, sudah ada daerah yang menerapkan denda kepada warga yang tak memakai masker. Salah satunya di Kota Depok di kawasan jalan Sukmajaya sejak Selasa (28/7) lalu.

Razia masker dan hukuman denda yang dilakukan itu merupakan bagian dari operasi Gerakan Depok Bermasker yang digelar pukul 09.00-11.00 WIB. Penerapan denda terhadap pelanggar itu adalah sebesar Rp50.000 atau sanksi sosial seperti yang diatur dalam Perwalkot Depok Nomor 45 Tahun 2020. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*