COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Tak Ada Hal Baru Soal SE Izin Transportasi, Mudik Tetap Dilarang

Ilustrasi | Foto: net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Sesungguhnya tidak ada hal yang baru dengan dikeluarkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selama ini juga sudah berjalan pengecualian untuk kepentingan tertentu. Namun, mudik memang tetap dilarang. Pengecualian dapat diberikan untuk 3 kelompok:

Pertama, pada lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan perjalanan untuk enam jenis pelayanan, yaitu (a) pelayanan percepatan penanganan Covid-19; (b) pertahanan, kemanan, dan ketertiban umum; (c) kesehatan; (d) kebutuhan dasar; (e) pendukung layanan dasar; dan (f) fungsi ekonomi penting.

Kedua, diperbolehkan juga untuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orangtua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia.

Dan ketiga, untuk repratiasi pekerja migran (PMI), WNI dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alsan khsusu oleh pemerintah sampai daerah asal. Yang penting memenuhi ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tidak bertentangan, akan tetapi saling memperkuat PM Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Agar kebijakan tersebut berjalan optimal, pemberian sanksi harus tegas sesuai perundang-undangan.

Sanksi dapat diberikan bagi yang melanggar aturan berlalu lintas dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pasal 303 untuk pelanggaran angkutan barang digunakan membawa penumpang dan pasal 308 bagi angkutan pelat hitam membawa penumpang.

Sedangkan warga yang melanggar dalam kesehatan, dapat digunakan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk Deputi Transportasi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Adanya deputi transportasi tidak hanya urus masalah boleh tidaknya mudik. Akan tetapi persoalan transportasi makin bertambnah dan perlu penanganan secara komprehensif, lintas kementerian dan lembaga.

Sekarang ini, pemerintah daerah sudah tidak menyiapkan untuk menerima pemudik. Aparat pemerintah di daerah sudah disiapkan dan disibukkan untuk menangani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Jika belum ada progam PSBB, pemda juga disibukkan memantau program protokoler kesehatan dan jaga jarak dalam upaya memutuskan rantai penyeberan virus Corona. Terutama di pasar tradisional yang bisa menjadi sumber baru penularan dan penyebaran virus Corona.

Tidak mudik adalah pilihan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke daerah. Selain pemerintah, peran tokoh agama dan masyarakat juga diperlukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar tidak mudik. Kasihanilah keluarga dan lingkungan kita demi menjaga kesehatan bersama. Tingkatkan ibadah dan tinggalkan budaya mudik di tahun 2020.

Cukup satu juru bicara dari pemerintah yang berasal dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19, supaya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur. (lna)

Baca juga: Catat! Hanya Orang-Orang Ini Yang Boleh Bepergian ke Luar Daerah

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*