fbpx

Pemprov Jateng Bebaskan Denda Demi Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Rp450 Miliar

 data-srcset
Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto, memberikan paparan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2) | Foto: jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan dengan penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penggratisan bea balik nama. Hal itu untuk mengejar tunggakan pajak kendaraan yang mencapai Rp450 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto, dalam konferensi pers di kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2). Dia menambahkan tunggakan pajak hampir setengah triliun itu merupakan total nominal yang belum membayar pajak kendaraan sepanjang 2019 hingga 1 Januari 2020.

“Totalnya mencapai Rp450 miliar itu untuk 1,5 juta kendaraan,” katanya, seperti dikutip dari jatengprov.go.id.

Untuk itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan sanksi administrasi keterlambatan bayar dan penggratisan bea balik nama.

Hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi PKB.

Baca juga: Rp 9,8 Triliun Dana BOS Mulai Dicairkan, Separonya Dialokasikan Untuk Guru Honorer

Kebijakan itu diberlakukan selama lima bulan, tepatnya mulai 17 Februari 2020 hingga 16 Juli 2020. Pada hari terakhir, yakni 16 Juli, semua proses pendaftaran harus sudah selesai, dan melakukan pembayaran sampai pukul 15.00 WIB.

Menurut Tavip, kendaraan luar Jateng yang diperkirakan mencapai 3.000-an unit, dengan dominasi kendaraan roda dua yang mencapai 80 persen. Diharapkan, kendaraan tersebut bisa dibaliknama kepemilikannya sesuai pemilik yang menjadi warga Jawa Tengah.

“Dalam lima bulan diharapkan bisa kita jaring. Krenteg masyarakat untuk membayar pajak muncul. Dari Rp450 miliar yang belum membayar, setiap bulan wajib pajak terkena sanksi dua persen dari pokok pajak. Karenanya, pemerintah membebaskan sanksi,” ujar dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga memperbanyak kanal pembayaran pajak kendaraan, seperti pembayaran di Alfamart, Tokopedia, dan lainnya. Melalui berbagai kemudahan tersebut, diharapkan para wajib pajak termotivasi membayar pajak dan melakukan balik nama kendaraannya.

Ditambahkan, target pajak kendaraan bermotor tahun ini Rp 5.278.429.000.000. Dari jumlah tersebut, hingga sepanjang Januari 2020 telah terealisasi Rp 419.357.537.425. Tavip berharap dengan kebijakan tersebut pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat melebihi target yang ditentukan. (lna)


Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *