fbpx

Warek I Undip Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Wakil Rektor I, Budi Setiyono, akan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Sabtu, 14 Desember 2019 mendatang.

Pengukuhan dijadwalkan akan dilaksanakan di Gedung Prof. Soedarto, SH kampus Undip. Upacara pengukuhan akan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama.

Dalam pengukuhannya nanti, Prof Budi Setiyono akan menyampaikan pidatonya dengan judul: Menggagas Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia. Menurut Budi Setiyono, dalam konteks pengertian yang sederhana, welfare state didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya. Dalam prakteknya upaya tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya.

“Program jaminan sosial di Indonesia, pada saat ini masih belum terstruktur dalam suatu sistem yang integratif. Disamping ada mekanisme perlindungan sosial yang secara informal berkembang di beberapa daerah dan kelompok masyarakat, terdapat pula program jaminan sosial pemerintah,” katanya, seperti dikutip dari naskah pidato yang diterima JoSS.co.id.

Dia menegaskan, program tersebut pada umumnya masih dikelola secara segmentatif dan hanya menjangkau sebagian kecil penduduk, khususnya pekerja pada sektor formal saja. Sedangkan kelompok miskin dan pekerja informal hanya menerima manfaat karitatif yang tidak permanen.

Padahal, secara demografis kebutuhan akan pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial sudah sangat mendesak, terutama jika dikaitkan dengan makin banyaknya penduduk miskin dan rentan miskin (baik secara absolut maupun relatif). Sementara  di sisi lain dukungan kelembagaan yang ada masih masih lemah.

Baca juga: Sri Puryono Resmi Sandang Gelar Guru Besar Dosen Tidak Tetap Pertama SPS Undip

Sistem jaminan sosial akan dapat dikembangkan secara lebih sistemik dan permanen bila didukung oleh kemampuan ekonomis dari penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja. Karena penduduk usia kerja itulah yang berperan besar dalam memberikan kontribusi pada sistem perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk itu, Budi menyarankan perlunya dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi penduduk usia ekonomis melalui dinamika ketenagakerjaan yang terjadi. Untuk bisa mengimplementasikan konsep sistem jaminan yang integralistik, ujar pengajar Fisip Undip ini, perlu dibuat kerangka (logframe) sistem yang holistik dan integral, yang  menghubungkan antara kewajiban dan hak.

“Sistem itu memastikan bahwa hak warga negara diberikan selama kewajiban ditunaikan. Negara sebagai organisme tunggal mengusahakan sekuat tenaga terwujudnya kesejahteraan, namun usaha itu juga harus didukung dengan pelaksanaan kewajiban semaksimal mungkin oleh rakyatnya,” tegasnya.

Baca juga: Kementerian PUPR Gandeng Undip Bikin Politeknik PU

Karena itulah, tutur dia, sistem  seharusnya mencakup perlindungan secara otomatis dan sistematis dari dampak krisis sosial ekonomi, terutama bagi kelompok penduduk rentan. Setelah itu, strategi yang perlu dikembangkan mencakup juga penguatan kelembagaan terhadap penyelenggara yang sudah ada (khususnya BPJS) dan instansi terkait lainnya seperti kementerian tenaga kerja, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan. Termasuk di dalamnya memperkuat koordinasi antar instansi tersebut.

Lemahnya koordinasi, lanjutnya, dapat berakibat pada tidak sinkronnya program yang dikembangkan antar lembaga. Pada akhirnya, pelaksanaan program kesejahteraan sosial harus terintegrasi dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan secara luas.

Mengenai pemanfaatan single identity number (SIN) sebagai basis data kepesertaan; pengkaitan jaminan sosial dengan NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak) dan pembayaran pajak penghasilan; serta Perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi dalam man power planning (MPP) perlu diintegrasikan dalam satu konsep agar daya gunanya lebih maksimal.

Sedangkan untuk proses manpower planning atau perencanaan tenaga kerja yang mencakup kegiatan mengidentifkasi, mengevaluasi, dan juga merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) akan membantu penempatan SDM untuk profesi/pekerjaan tertentu dalam masyarakat sesuai standar yang diharapkan.

“Dengan demikian, sistem jaminan sosial dapat menjadi mesin penggerak dan urat nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Disamping itu juga dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi negara,” tukasnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *