fbpx

Ribuan Kelas Rusak, Pemprov Jateng Gelontorkan Rp289 Miliar

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pemprov Jateng menggelontorkan dana sebesar Rp289 miliar untuk memperbaiki sekiar 1.647 ruang kelas yang rusak di sekolah yang ada di wilayah ini. Adapun alokasinya untuk SLB Rp2,75 miliar, SMA Rp29,75 miliar, dan SMK Rp257,44 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri mengatakan dana tersebut tidak semuanya untuk merehab, ada juga digunakan untuk menutupi kekurangan alat praktikum dan pengembangan proses pembelajaran berbasis Informasi dan Teknologi.

Dia mengungkapkan, pasca kasus robohnya aula SMKN 1 Miri Sragen dan Ruang Kelas SMKN 2 Songgom, Kabupaten Brebes menjadikan pihaknya mengambil langkah cepat.

Melalui surat edaran, Disdikbud Jateng memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri yang ada di Tiga Belas (13) Cabang Dinas di berbagai wilayah atas koordinasi Pemprov Jateng untuk melakukan pengecekan, pendataan, guna memastikan kejadian tersebut tidak terulang.

“Sebenarnya, secara jumlah sekolah, tidak banyak yang secara statusnya mengalami kerusakan, meski demikian kami telah siapkan anggaran guna memperbaiki ruang kelas di sekolah yang rusak” ungkap Jumeri, saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan Kota Semarang, Rabu (27/11).

Sebagaimana sebelumnya diberitakan oleh Joss.co.id, Hujan deras disertai angin kencang atau puting beliung menyebabkan bangunan aula SMKN 1 Miri Sragen, Jawa Tengah roboh, Selasa (20/11). Selain itu, juga ada Tiga bangunan ruang kelas SMKN 2 Songgom, Kabupaten Brebes, ambruk terkena terjangan angin kencang, Minggu (24/11) petang.

Baca juga: Komisi E DPRD Jateng Minta Tak Ada Lagi Disparitas dan Dikotomi di Sektor Pendidikan

Jumeri juga memaparkan, ada tiga persoalan utama yang dihadapi sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan mutu fisik pendidikannya. Pertama, soal keterbatasan sarana dan prasarana, yang meliputi keberadaan alat praktikum, sarana olahraga, maupun laboratorium.

Kedua, kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan membutuhkan rehabilitasi baik yang rusak berat maupun sedang, adapun untuk rusak ringan diserahkan ke sekolah dengan mekanisme pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dan biaya operasional pendidikan.

Ketiga, soal kepemilikan tanah, beberapa SMA/SMK/SLB status tanahnya belum dimiliki seutuhnya oleh Pemprov Jateng terlebih sebelumnya sekolah-sekolah ini dibawah naungan Pemkab/Pemkot, hal ini menjadi permasalahan, karena Sekolah yang tidak memiliki sertifikat tidak bisa menerima bantuan dari Pemerintah (APBD/APBN) ataupun dari luar.

“Sementara ini kami mendorong pihak komite untuk memaksimalkan perannya. Terkait status kepemilikan tanah beberapa sekolah lainnya yang belum jadi milik utuh Pemprov Jateng, kami sedang koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan negosiasi, baik dengan mekanisme tukar guling, maupun lainnya,” katanya.

Adapun untuk sekolah yang tanahnya masih milik perseorangan/masyarakat, pihaknya akan melakukan pembelian, kedepan akan dilakukan secara bertahap, bagaimanapun kemampuan fiskal Pemprov Jateng terbatas, jadi tidak bisa seketika dan segera.

“Untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut butuh hampir Rp400 Miliar dengan asumsi biaya Rp500.000 /meter untuk 120 Sekolah, kalau harga tanah Rp1 Juta/meter maka butuh Rp750 Miliar,” Imbuh Jumeri. (ahs/lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *