fbpx

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Dituntut 5 Tahun Penjara

 data-srcset
Sofyan Basir | Foto: tribunnews.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari KPK, Senin (7/10). Sofyan juga dituntut membayar denda Rp200 juta subside 3 bulan kurungan dalam kasus suap korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Sofyan dianggap terbukti memfasilitasi pertemuan yang berujung suap antara anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Suap tersebut demi memuluskan pembangunan proyek PLTU Mulut Tambang (MT) Riau-1  Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald Worotikan menilai Sofyan terbukti membantu terjadinya tindak pidana suap meski tak menikmati uang tersebut.

Jaksa menilai tuntutan ini sesuai dakwaan pasal P2 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ayat 2 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Sofyan Basir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan pertama. Meminta hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider” ujar Jaksa KPK Ronald Worotikan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Senin (7/10).

Seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jaksa dalam pertimbangan tuntutannya menyatakan bahwa yang memberatkan hukuman di antaranya, Sofyan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Baca juga: Nasib Proyek Saluran Air Yang Terbengkelai Karena Kasus Korupsi, Bakal Dilelang Ulang

Menurut Jaksa, Sofyan tahu Eni dan Idrus akan menerima uang senilai Rp 4,75 miliar sebagai imbalan dan Kotjo. Meski demikian, mantan Dirut BRI itu tidak menikmati uang suap. “Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan tidak ikut menikmati pidana suap yang dibantu,” kata Jaksa.

Sebelumnya pada sidang dakwaan pada 24 Juni 2019, Jaksa KPK menyebut Sofyan Basir mengetahui soal rencana pemberian uang kepada Partai Golkar. Uang tersebut berasal Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

“Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 di PT PLN (Persero) guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan Pemilu Legislatif Partai Golkar,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Dalam dakwaan dijelaskan, awalnya Kotjo bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Fraksi Partai Golkar. Di sana Kotjo meminta bantuan Setnov membuka jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-1.

Setnov pun memperkenalkan Kotjo dengan Eni yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Saat itu Setnov meminta Eni untuk mengawal Kotjo di proyek PLTU.

Atas arahan Setnov pula lah, Eni pun meminta Sofyan melakukan pertemuan dengan bosnya itu di kediaman milik terpidana Kasus Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut.

Sofyan sempat membantah segala dakwaan. Sambil menangis, Sofyan tak menyangka pertemuan dengan Eni Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham serta Johanes B Kotjo, akan berbuntut kasus hukum.

Sofyan menegaskan proyek PLTU MT Riau merupakan salah satu proyek kelistrikan guna mewujudkan program 35 ribu megawatt. (lna)


Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *