Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

74.018

75.699

2%

Kasus Baru

1.671

1.681

1%

Update: 12 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

PM Inggris Dituduh Lakukan Skandal Konstitusional

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, LONDON – Langkah PM Inggris Boris Johnson Rabu (28/8) dengan minta Ratu Elizabeth II untuk membekukan parlemen selama sebulan, dinilai sebagai sebuah aksi kudeta terhadap parlemen dengan mengucilkan kekuatan parlemen untuk melakukan pengawasan dan perdebatan.

‘Skandal Konstitusional’ ini mempersulit usaha partai oposisi dan anggota Konservatif pembrontak yang hendak menggagalkan rencana Brexit. Hal ini menambah keruwetan drama Brexit yang mengancam tatanan negara itu, memicu kemarahan dari pemimpin partai pro-Uni Eropa dan oposisi.

Penghentian kegiatan Parlemen, merupakan sebuah formalitas konstitusional dimana parlemen diliburkan untuk beberapa hari, umumnya pada musim gugur, menjelang pidato ratu di hadapan parlemen.

Ketua dari House of Commons, John Bercow, melancarkan sebuah serangan sengit terhadap PM Boris Johnson. “Menutup parlemen merupakan pelanggaran terhadap proses demokratik dan hak anggota parlemen berperan sebagai wakil rakyat,” katanya.

Dia menambahkan, “Bagaimanapun ini dikemas, sudah nyata bahwa maksud langkah ini adalah menghentikan parlemen memperdebatkan Brexit serta melaksanakan tugasnya dalam membentuk arah negara ini,” katanya seperti dikutip dari VOAIndonesia.

Baca juga: Brexit Tetap Dilaksanakan 31 Oktober 2019, Meski Tanpa Kesepakatan

Langkah ini akan mempersingkat waktu parlemen untuk memblokir Inggris dari langkah meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan dengan Brussels, sesuatu yang telah dijanjikan Boris Johnson kalau dia tidak berhasil mencapai persetujuan baru.

Juga hal ini memberi anggota parlemen waktu sedikit untuk merampungkan Brexit sebelum tenggat waktu 31 Oktober.

Sebelumnya, Boris Johnson mengatakan kepada para pemimpin Eropa bahwa ia menginginkan kesepakatan baru bagi Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit, tetapi Presiden Perancis Emmanuel Macron memperingatkan Kamis (22/8) bahwa setiap pakta yang direvisi tidak bisa menyimpang jauh dari kesepakatan yang telah ditolak parlemen Inggris.

Johnson mengatakan kepada pemimpin Perancis itu, ia “sangat terdorong” oleh pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel hari Rabu, dan menyimpulkan “dengan energi dan kreativitas,” kesepakatan baru bisa dicapai sebelum 31 Oktober, tanggal di mana Johnson mengatakan Inggris akan meninggalkan 28 negara Uni Eropa dengan atau tanpa perjanjian.

Johnson meyakinkan Macron bahwa “dalam kondisi apa pun” Inggris tidak akan memberlakukan lagi perbatasan tegas antara Irlandia, yang adalah anggota Uni Eropa, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian Inggris.

Johnson menjadi pemimpin Inggris setelah mantan Perdana Menteri Theresa May kalah tiga kali dalam pemungutan suara di parlemen mengenai Brexit. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*