Hartopo Bakal Kocok Ulang Pengisian Jabatan Pemkab Kudus

Pelaksana Tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo | | Foto: twitter Kudus Modern, Religius, Cerdas & Sejahtera @Pemkab_Kudus
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, KUDUS – Pelaksana Tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo menegaskan akan melakukan kocok ulang terhadap nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kudus.

Menurutnya, hal itu dilakukan menyusul adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap bupati terkait dugaan jual beli jabatan.

“Untuk transparansi, tiga nama yang dinyatakan lolos seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama akan dikocok ulang,” katanya, belum lama ini, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan, karena sebelumnya sudah ada assessment (penilaian), maka akan dilihat kembali tiga nama yang disodorkan untuk menduduki jabatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Tercatat ada empat organisasi perangat daerah (OPD) yang jabatan kepala dinasnya masih kosong. Keempat OPD tersebut, yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kudus.

Ia mengakui sebelumnya ikut melakukan interview terhadap nama-nama yang dinyatakan lolos penilaian. “Untuk objektivitas, mereka perlu diinterview kembali,” ujarnya.

Baca juga: Buang Sampah di Jalan, Warga Kudus Didenda Rp200.000

Ia menargetkan dalam waktu dekat pengisian jabatan tinggi pratama di empat OPD bisa diselesaikan.
Terkait masih adanya peserta seleksi yang diperiksa KPK, dimungkinkan akan menjadi pertimbangan sambil menunggu situasinya tenang kembali.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara khusus Ganjar meminta Wakil Bupati Kudus memimpin gerakan Kudus Baru.

Mengawali gerakan Kudus Baru itu, Ganjar bahkan harus turun sendiri memimpin High Level Meeting pada Sabtu (27/7) tengah malam. Rapat diikuti oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Wakil Bupati Kudus, Sekda Kabupaten Kudus, dan pejabat di lingkungan Pemkab Kudus lainnya.

Ganjar mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kudus agar tidak mandek walaupun Bupati Kudus sudah dijadikan tersangka KPK.

“Saya meminta kepada Wakil Bupati Kudus untuk segera mengirimkan surat ke KPK, untuk meminta koordinasi superfisi pencegahan korupsi. Supaya didampingi KPK. Hari Seninnya (29/7) saya juga minta pak Bupati untuk menyelenggarakan apel dan berbicara Kudus Baru,” terangnya, Selasa (30/7).

Dikutipd ari Kabar24, Kudus Baru yang dimaksud Ganjar yakni dengan mereformasi seluruh pola pikir dan cara kerja ASN yang ada di Pemkab Kudus. Maka tidak ada lagi titik-titik rawan yang bisa memberikan kesempatan munculkan korupsi baru.

“Titik-titik rawan ini harus didampingi oleh KPK dan dibuatkan sistem informasinya, pengelolaan gratifikasinya, dan pemerintahannya,” tambahnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*