fbpx Press "Enter" to skip to content

Marak Pengaduan, OJK Gencarkan Sosialisasi Literasi Industri Keuangan

Senin, 15 April 2019
Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari – Maret 2019 menerima 51 pengaduan masyarakat, 161 walk in costumer dan 872 permintaan informasi debitur. Minimnya pemahaman masyarakat dinilai menjadi penyebab maraknya pengaduan tersebut.

Untuk itu, OJK DIY tetap gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi terhadap industri keuangan. Hal ini dilakukan juga agar masyarakat semakin paham dengan fungsi OJK

Kepala OJK DIY Untung Nugroho mengatakan kebanyakan permasalahan konsumen dengan lembaga keuangan lantaran kurang cermatnya konsumen membaca perjanjian. Oleh karena itu, ia terus mengimbau masyarakat untuk tidak malas membaca, terlebih saat hendak melakukan penandatanganan perjanjian.

“Kebanyakan seperti itu. Setelah kami fasilitasi dan dipertemukan dengan pihak bank atau asuransi terkait, ternyata memang sudah sesuai perjanjian itu. Makanya kami minta masyarakat untuk mau membaca sehingga bisa memahami isi perjanjian dan tidak merasa ditipu,” katanya, seperti dikutip dari harianJogja, belum lama ini.

Menurut dia masih banyak masyarakat yang menganggap OJK merupakan lembaga yang bisa memberikan keringanan cicilan, bunga, dan penundaan penyitaan. Padahal OJK tak punya kewenangan itu dan bukan pengambil keputusan.

Ia mengatakan jumlah aduan pada 2018 terdapat 273 pengaduan masuk dan yang selesai ditangani sebanyak 256. Sisanya sudah ditindaklanjuti, tetapi menunggu penyelesaian dari PUJK. Kemudian, pada 2019 ini 51 pengaduan masuk selesai ditangani 38 aduan. Sisanya sudah ditindaklanjuti, tetapi menunggu penyelesaian dari PUJK.

Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Kantor OJK DIY Noor Hafid menyampaikan perkembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia tumbuh dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ada tetapi di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari layanan jasa keuangan tersebut.

Baca juga: OJK Dorong UMKM Lewat Inovasi Keuangan Digital

Dia menjelaskan, pihaknya terus mendorong upaya perluasan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017 yang menitikberatkan kegiatan literasi keuangan kepada kelompok tertentu.

Menurutnya, SNLKI Revisit 2017 memfokuskan kegiatan literasi keuangan kepada kelompok yang salah satunya merupakan pelajar/mahasiswa dan pemuda.

“Dengan membuat prioritas sasaran kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan literasi keuangan, diharapkan target pencapaian literasi keuangan masyarakat Indonesia semakin cepat tercapai,” tuturnya

Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada 2016 menunjukkan 67,8% masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi hanya 29,7% masyarakat yang well literate. Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai.

Tren pada 2019 menunjukkan tingginya penggunaan layanan keuangan digital oleh generasi milenial. Layanan keuangan digital didefinisikan sebagai kegiatan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk di dalamnya uang elektronik, layanan keuangan mobile, layanan keuangan online, i-teller, dan bank nirkantor, baik melalui lembaga perbankan maupun nonbank. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id