Bank Jateng Gandeng Pemda Garap Pengelolaan Keuangan Digital

bank jateng
Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi

JoSS, SOLO – Bank Jateng menggandeng pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan dari sisi Bank Jateng telah mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 Pemda.

Dia menambhkn hal tersebut sudah dilakukan semuanya, termasuk yang disampaikan oleg Gubernur dan KPK, yakni bagaimana mengoptimalisasi penerimaan daerah dari pajak, khususnya pajak restoran dan hotel yang besarannya 10 persen dan menjadi hak pemerintah daerah.

“Hal ini, yang dioptimalkan nanti, agar tidak mengalami kebocoran. Artinya, contohnya hotel dari konsumen langsung dipungut 10 persen akan masuk sistem. hal ini akan dicoba terus dan sudah dimulai,” kata Supriyatno, di Solo, Jumat (23/2).

Menurut Supriyatno mengatakan penggunaan e-Tax, kata dia, juga sudah dilaksanakan di 26 kabupaten kota. Host to host Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 13 kabupaten kota, dan e-Retribusi di 12 kabupaten kota.

Dia mengatakan dari sisi pengeluaran, Bank Jateng juga mengimplementasikan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di seluruh Pemda se-Jawa Tengah.

“Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2018, alhamdulillah seluruh Pemda se-Jawa Tengah telah menunjuk Bank Jateng sebagai penyedia layanan Cash Management System (CMS),” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 910/1430/2017 tentang Transaksi Non Tunai. Implementasi transaksi nontunai tersebut bermanfaat mengoptimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi penggunaan uang fisik (moneter) di Jawa Tengah.

Sementara itu, Bank Jateng menjadi tuan rumah seminar nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia dengan tema “Peran BPD seluruh Indonesia dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah”, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/2), yang dihadiri ratusan direksi BPD se-Indonesia.

Baca juga: Bank Jateng Terapkan Transaksi Nontunai di Pusat Kuliner Tuin Van Java Magelang

Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan dari Bank Indonesia, jajaran Komisaris dan Direksi serta pejabat Bank Jateng, Komisaris Utama BPD seluruh Indonesia, para direktur utama, direktur pemasaran dan direksi BPD seluruh Indonesia, serta para pemimpin Divisi BPD seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi seminar nasional dengan tema “Peran BPD seluruh Indonesia dalam mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah” itu, yang juga merupakan salah satu program yang sudah sama-sama dicanangkan, yaitu program Transformasi BPD.

Kresno Sediarsi mengatakan kinerja BPD dapat dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional yang terus membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia.

Data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2018, menyebutkan aset BPD mencapai Rp651,49 triliun atau meningkat 3,88 persen dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai Rp627,18 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, BCA dan BNI.

Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini, kata dia, menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*