fbpx Press "Enter" to skip to content

Hendi Minta PNS Awasi Praktik Politik Uang

Selasa, 16 April 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Memasuki masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menginstruksikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota ini untuk mengawasi praktik politik uang dalam Pemilu 2019.

Instruksi wali kota yang akrab disapa Hendi itu ditegaskan guna mencegah potensi konflik karena adanya proses pemilu yang tidak sesuai aturan.

Menurut dia hal itu untuk melanjutkan laporan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 daerah di Jawa Tengah yang memiliki kerawanan konflik politik tinggi dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Daerah – daerah tersebut antara lain Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang. “Salah satu yang kita takuti adalah pemilu berlangsung tidak aman atau geger karena ada kecurangan,” ujar Hendi saat memimpin apel di halaman Balai Kota Semarang, Senin (15/4) seperti dirilis Kompas.com.

Baca juga: Dinas Perdagangan Kota Semarang Utamakan Pedagang Aktif dan Pemilik Kios Lama

Kalau hari tenang seperti ini, lanjut dia, kecurangan yang bisa dilakukan adalah adanya money politics dan dalam proses perhitungan suara.

Hendi menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberi atau menjanjikan uang serta materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran kampanye dengan hukuman pidana.

Bahkan, secara khusus dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa bila praktik money politic dilakukan pada masa tenang, maka ancaman hukumannya berupa penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta. (Wiek/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id