fbpx Press "Enter" to skip to content

Mahfud MD: Cek dan Sesuaikan Isu Sesuai Pancasila

Minggu, 17 Maret 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Masyarakat diimbau untuk tidak langsung menerima informasi apapun yang diterima terutama yang terkait dengan isu SARA. Pasalnya, kebenaran isu semacam itu sangat diragukan dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Menurut anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, informasi tersebut tetap harus dikritisi dan harus selektif penerimaannya. Lebih jauh lagi, semua informasi harus disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila.

“Sekarang banyak masalah kompleksitas ideologi Pancasila di era milenial, untuk menyikapi hal tersebut jika menerima informasi tidak boleh langsung diterima. Telaah, koreksi dan kritisi sesuai Pancasila,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Sabtu (16/3).

Dijelaskan, dirinya sangat tidak ingin Indonesia terpecah belah seperti Suria atau Yugoslavia. Dimana akibat perpecahan tersebut, warga menjadi korbannya.

Lebih-lebih, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengusir penjajah dan mengambil kemerdekaan sendiri, bukan dari hadiah negara lain. Oleh karenanya, Mahfud juga memotivasi bahwa Indonesia bersama Pancasila menolak radikalisme dan fanatisme karena Pancasila merupakan tempat bernaung kemajemukan bangsa Indonesia.

“Pancasila bukan untuk ini dan itu tetapi untuk kita semua dalam kemajemukan ini,” tukasnya.

Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono menegaskan pihaknya bersikap tegas terkait pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ini sesuai dengan praktek tugas kepolisian di era milenial sekarang ini.

Perburuan dan penangkapan anggota ISIS di Jateng terus dilakukan pihaknya tanpa jeda. Terlebih diyakini, Pancasila tidak dibuat melainkan sudah ada sejak dahulu sehingga Pancasila merupakan alat pemersatu.

“Sudah menjadi tugas kami untuk mengayomi dan melindungi serta bekerjasama dengan komunitas  dan melalui pendekatan masyarakat sehingga dapat menyentuh jiwa masyarakat dan saling ikut menjaga,” tandasnya.

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Muladi mengakui kompleksitas ideologi bangsa selalu mengandung indikator tentang makna antar hubugan nilai-nilai sosial budaya dalam suatu Negara. Hal ini akan mempengaruhi cara berfikir secara keseluruhan dalam mengelola suatu negara, termasuk pendekatan sistem yang harus dilakukan secara komprehensif integral untuk mencapai efek positif maksimal yang diharapkan.

“Kita harus menjadi bangsa yang berintelektual dan professional namun tetap berke-Indonesia-an sesuai pesan mantan Presiden Soekarno,” ujarnya. (gus/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id