fbpx Press "Enter" to skip to content

KPU Jateng Coret Empat Parpol Karena Tak Lapor Dana Kampanye

Selasa, 26 Maret 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah akhir mencoret empat partai politik dari keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Berdasarkan informasi, mereka atau keempat parpol tersebut tidak melaporkan dana kampanye atau Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Parpol yang dicoret dari keikutsertaan dalam Pemilu 2019 oleh KPU Jateng adalah: Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pencoretan ini berlaku untuk sejumlah daerah di Jawa Tengah, khususnya DPRD Kabupaten atau kota.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Muslim Aisha, bahwa keempat parpol tersebut dicoret atau dibatalkan kepesertaannya sesuai dengan tingkatan. Pembatalan atau pencoretan itu sesuai surat keputusan KPU RI Nomor 744/PL.01.6-Kpt/KPU/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019. Dalam putusan itu, empat partai tersebut dicoret karena tidak menyerahkan LADK.

“Itu yang tidak menyerahkan LADK di tingkat Kabupaten dan Kota. Yang di Provinsi sudah clear,” jelas Muslim Aisha, seperti yang dilansir dari detik.com, Senin (25/3).

Disebutkan, Partai Garuda dicoret di 10 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Jepara, Demak, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan. Sedangkan PKPI juga di 10 daerah yaitu yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Baca jugaKPU Sukoharjo Batasi Kampanye di 10 Lapangan

Dua partai sisanya yaitu Hanura dan PBB dicoret di satu daerah yaitu Hanura dicoret di Kabupaten Sukoharjo dan PBB dicoret di Kabupaten Pemalang.

Sebelumnya, KPU telah membuka LADK sejak September 2018. Namun anehnya hingga Januari 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah merilis informasi bahwa pelaporan dana kampanye ke KPU Jateng justru saldonya dananya tidak masuk akal.

Tercatat ada 71 tim kampanye partai politik yang hingga awal Januari 2019 saldo dana kampanyenya masih Rp 0,-.

“Padahal, sejak 23 September 2018 lalu, peserta pemilu sudah memasuki masa kampanye,” kata Anik Sholihatun, Kordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ada pun untuk tim kampanye tingkat provinsi Jawa Tengah saat itu di Januari 2019, ada dua parpol yang menyerahkan LPSDK dengan Rp 0. Ada juga partai yang melaporkan dana kampanye Rp 11.600,-.

Bawaslu Jawa Tengah mendesak kepada peserta pemilu, baik partai politik agar jujur dalam melaporkan dana kampanye. Penerimaan dan pengeluaran riil harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye. (nug/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id