fbpx Press "Enter" to skip to content

KIA Bukan Syarat Mendaftar Sekolah

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang Adi Tri Hananto menegaskan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak diperlukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik (PPD). Hal itu menyikapi kabar yang bereda di masyarakat adanya kewajiban penggunaan KIA untuk masuk sekolah.

Menurut dia kabar tersebut tidak benar, dan masyarakat diimbau agar tidak terpancing. “Itu tidak benar. Tidak ada syarat PPD dengan membawa KIA,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Jumat (11/1).

Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan.  Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi karena belum semua anak di Kota Semarang ini memiliki KIA atau KTP anak.

Diakui, total jumlah anak di Kota Semarang berjumlah sekitar 400.000 anak. Dari jumlah tersebut kurang lebih baru 60.000 anak yang sudah memiliki KIA.

“Memang sebagian besar anak di Kota Semarang belum memiliki KIA. Dan KIA itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan Kemendagri no 2 tahun 2016, bahwa KIA akan diberlakukan secara bertahap sampai tahun 2019,” tukasnya.

Ditambahkan, bagi masyarakat yang ingin membuat KIA, syaratnya ada surat permohonan. Selain itu ada persyaratan lain yang harus disiapkan seperti fotokopi KK, identitas orangtua,  surat nikah dan pas photo anak.

“Memang ada manfaatnya untuk anak yang sudah memiliki identitas anak,  seperti membuka rekening bank, membeli tiket pesawat, sehingga tidak susah membawa KK saat bepergian dan lebih praktis. Memang saat ini banyak pemohon yang ingin membuat KIA cenderung meningkat tajam, namun masih bisa dilayani,” tandasnya.

Di sisi lain, Adi menyebutkan jika saat ini hanya tersisa sebanyak dua persen penduduk Kota Semarang yang belum melakukan rekam KTP Elektronik (e-KTP). Pihaknya terus mengikuti perkembangan penduduk, mengingat jumlah penduduk sifatnya dinamis, selalu bergerak.

Baca juga: 28 Ribu KTP Dimusnahkan

“Dari hasil evaluasi kinerja dari Kementrian Dalam Negeri, Kota Semarang sekitar 2% yang belum melakukan rekam e-KTP. Memang tidak bisa kalau 100%, karena data penduduk atau jumlahnya kan selalu bergerak. Tapi kita selalu pantau pergerakan jumlah penduduk itu,” tuturnya.

Adi juga mengungkapkan, angka 2% tersebut selalu bergerak seiring dengan pertumbuhan dan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

“Di sini berhasil kami rekam, yang sana nambah. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan seterusnya. Justru kalau boleh dikatakan angka 100% mutlak ini tidak ada,” katanya.

Dari pemetaan Kemendagri terkait pelayanan perekaman e-KTP, kata dia, Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang termasuk daerah yang hijau.

“Dari pemetaan Kemendagri, Jateng termasuk hijau. Hijau ini berarti program pencetakannya sudah selesai. Bahkan, akan diminta bantuan untuk mencetak di provinsi lain,” imbuhnya. (Gus/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id