Press "Enter" to skip to content

Solusi Ketiadaan KTP-Elektronik

Mari berbagi

Sejak diberlakukannya KTP Elektronik (KTP-el) sebagai dasar administrasi  kependudukan dengan sistem data tunggal saat ini masih ada sekitar 6 juta warga dewasa yang belum memiliki KTP-elektronik (dulu e-KTP). Angka itu belum termasuk kebutuhan KTP-el  untuk warga yang pindah-datang, kebutuhan warga pemula yang beranjak dewasa dan berhak mendapatkan identitas, serta warga yang membutuhkan KTP-el pengganti akibat hilang ataupun rusak.

Sementara pengadaan blanko KTP-el yang rencananya sebanyak 25,9 juta di tahun 2017, sampai saat ini untuk tahap awal sebanyak 7 juta masih belum bisa diselesaikan. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta maaf terjadinya kelambatan ini karena adanya gangguan psikis mengingat 100-an pejabat di Kemendagri dalam 1,5 tahun terakhir harus bolak-balik ke KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Wajar kalau muncul kekecewaan dari warga yang belum bisa mendapatkan hak atas identitas diri yang sekarang ini wajib menjadi dasar penetapan dokumen penting seperti paspor, Surat Ijin Mengemudi, NPWP, penerbitan keterangan pemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Apalagi ada sekitar 6 juta warga yang sudah merekam data diri, dan sekarang belum memperolehnya, sehingga sedikit terganggu dalam memperoleh pelayanan publik, baik yang dilakukan lembaga pemerintah, maupun swasta.

Di luar enam juta warga, masih ada jutaan warga lain yang kesulitan mendapatkan KTP-el karena alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang seperti keharusan memiliki identitas baru bagi yang berpindah tempat tinggal, untuk mengganti dokumen yang rusak atau hilang, serta adanya warga yang sudah menjadi dewasa karena menikah ataupun mereka yang usianya mencapai 17 tahun.

Didasari ketentuan bahwa setiap warga negara berhak memeiliki KTP-el, sementara ketersediaan blankonya masih sulit untuk bisa dipenuhi dalam waktu dekat ini, tentu akan menjadi permasalahan yang merugikan masyarakat. Adanya KTP-el yang sudah diwajibkan untuk sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, tentu harus ada kepastian bagi masyarakat bagaimana solusinya.

Terlebih lagi daerah sekarang ini tidak diperbolehkan menerbitkan KTP Sementara, juga karena adanya aturan seluruh biaya pengadaan KTP ditanggung APBN dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Keadaaannya sungguh sangat dilematis, di satu sisi KTP-el wajib dimiliki warga untuk mendapatkan pelayanan publik, di sisi lain penyelenggara negara mengalami hambatan untuk memenuhinya.

Menghadapi keadaan seperti ini, Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan Surat Edaran No 471/1768/SJ Tahun 2016 yang antara lain mengatur pemberlakuan surat keterangan (Suket) Penganti KTP-el bagi mereka yang sudah melakukan rekam data tapi belum memperoleh blanko KTP-el. Suket itu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten dan kota, dalam format kertas ukuran folio dan dionyatakan berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

Dengan adanya kebijakan ini, sepertinya kekurangan dan ketiadaan blanko KTP-el terselesaikan .   Apalagi dalam urusan Pilkada yang sering diwarnai kontroversi, Suket diberi perlakuan yang sama dengan KTP-el sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, khususnya di Pasal 57 ayat 2 disebutkan, warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak terdaftar sebagai pemilih (dapat) menunjukkan e-KTP atau surat keterangan penduduk saat pemungutan suara. Artinya, mereka yang memiliki hak pilih namun tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket. Namun penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Pilkada.

Sayangnya, dalam praktek di lapangan pemakaian Surat Keterangan Kependudukan yang sering disebut sebagai Suket ini mengalami banyak hambatan. Sewaktu Pilkada misalnya, banyak pemegang Suket yang hendak memilih dicurigai sebagai “partisan” bahkan ada yang menduganya sebagai bagian dari scenario kecurangan dalam pemungutan suara. Namun di luar semua itu, pemegang Suket kebanyakan tidak merasa nyaman bentuk dan ukuran Suket serta kondisinya yang mudah rusak mengingat bentuknya selembar kertas HVS. Belum lagi soal masa berlaku yang dibatasi hanya untuk 6 bulan.

KTP Sementara

Sebelum terbit Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan UU No 24 Tahun 2013, penerbitan kartu tanda penduduk memang sudah memakai standar nasional namun belum ada kesatuan data dan nomer induk. Tahun 2004-2010 secara nasional bentuk dan design KTP sama di seluruh Indonesia, sementara tahun 2002-2004 design KTP masih tergantung dengan kabupaten atau kota yang menerbitkan, dicetak dalam kertas kuning dan dilaminasi, yang ditandai dengan lambang daerah di halaman depannya.

Belajar dari masa tersebut, dimana banyak muncul KTP Ganda bahkan ada KTP Jamak karena seseorang bisa memiliki lebih dari dua KTP baik di satu daerah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, munculah KTP dengan konsep nomer induk tunggal yang dilengkapi dengan data yang tersimpan dalam chip yang semula disebut e-KTP (Elektronik KTP) dan belakangan diubah nomenklaturnya menjadi KTP-Elektronik. Sementara model KTP Gratis dimana seluruh biaya ditanggung pemerintah, merupakan langkah revolusioner baik sejak kita merdeka maupun dibandingkan era penjajahan.

Di zaman penjajahan Belanda, ketika itu KTP disebut dengan Sertifikat Kependudukan yang diterbitkan oleh pejabat Hindia Belanda yang disebut juga Hoofd van plaatselijk atau kepala pemerintahan wilayah. Untuk mendapatkan identitas ini, seseorang harus membayar administrasi sebesar 1.5 gulden, nilai yang cukup besar di masa itu. Sementara di zaman penjajahan Jepang, Kada KTP Propaganda yang mewajibkan warga yang ingin memilikinya untuk membayar, tapi juga menyatakan dirinya setia terhadap kepemimpinan Jepang di Nusantara.

Era KTP harus membayar, dan bisa diterbitkan seenaknya segera berakhir dengan lahirnya UU Adminduk yang salah satu wujud programnya adalah KTP-el. Sayang, program yang ideal ini terhambat pelaksanaannya karena terjadinya korupsi atas proyek pengadaan blanko dan sistem perekamannya, sehingga jutaan warga tidak mendapatkan hak atas identitas pribadi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Meski sudah muncul solusi dengan penerbitan Suket oleh dinas kependudukan dan catatan sipil di masing-masing kabupaten atau kota, keterangan pengganti tersebut masih menyulitkan warga yang posisinya sudah dirugikan karena keterlambatan pengadaan blanko KTP-el.

Melihat tingkat kebutuhan yang sangat tinggi dan untuk memudahkan warga masyarakat yang dirugikan akibat permasalahan di pemerintah, selayaknya dibuat ketentuan penerbitan “KTP Sementara” yang fungsinya diperlakukan sama dengan KTP-el, lebih representatif, mudah digunakan dan mudah untuk diidentifkasi oleh pihak pengguna. Agar pemegang Suket terhindar dari kesulitan teknis dalam penggunaannya dalam pelayanan publik, Menteri Dalam Negeri patut mempertimbangkan untuk menerbitkan aturan tentang KTP-elektronik Sementara bagi warga yang sudah merekam data namun belum bisa mendapatkan KTP-el karena ketiadaan blanko di suatu wilayah. KTP Sementara yang luwes, tidak mudah rusak, bisa dikantongi di dompet seperti kartu lainnya, dan masa berlakunya sampai diperoleh KTP-el yang sebenarnya supaya fair.

Sepantasnya bentuk KTP Sementara memiliki ukuran yang sama dengan kartu asli, apakah mau memakai kertas tebal yang dilaminasi ataupun langsung berbentuk kartu plastik, yang penting memiliki fungsi yang sama dengan KTP-el karena data pemilik kartu sudah terekam dengan lengkap dan sudah memiliki NIK.  Toh, penerbit KTP-el maupun KTP Sementara –yang sekarang berujud surat keterangan—adalah lembaga yang sama yang dalam tata aturan perundangan tentang administrasi kependudukan disebut sebagai “Instansi Pelaksana”. Jika ini bisa dilakukan, warga Negara yang kini harus membawa selembar  kertas rentan rusak untuk keperluan mendapatkan pelayanan publik bisa teratasi.

Jika pemerintah pusat kesulitan menyediakan anggarannya, pemerintah kabupaten dan kota rasanya tidak keberatan untuk menyediakannya. Toh sementara ini pemerintah kabupaten dan kota juga sudah mengeluarkan biaya untuk pencetakan Suket yang dalam penggunaan di lapangan tidak luwes dan rentan terhadap kerusakan. Tinggal dialihkan saja anggaran untuk Suket menjadi anggaran untuk KTP Sementara.

Saran dan usulan ini bukan untuk mengajak kita kembali ke era sebelumnya, ini hanya untuk mengatasi ketiadaan KTP-el yang terhambat pemenuhannya karena ada masalah yang sangat serius, sementara warga Negara yang membutuhkan tidak bisa dibiarkan tidak beridentitas, tentunya dengan tetap mengedepankan bahwa pengganti sementara yang memiliki fungsi yang sama selayaknya juga mudah digunakan, disimpan dan dibawa sebagai sebuah kartu identitas. Konsern penulis tetap pada penyediaan KTP-el untuk semua warga Negara, namun kita harus realistis bahwa ketiadaan blanko KTP-el bisa berlangsung cukup lama karena ada ganjalan psikologis di tingkat pelaksana.

*****

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id