fbpx Press "Enter" to skip to content

Kemenkes: Pelayanan Masyarakat Peserta JKN Tak Terpengaruh

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap akan mendapatkan pelayanan seperti biasa meskipun pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan putus kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperpanjang kontrak dengan rumah sakit-rumah sakit yang bekerjasama.

Surat tersebut tertuang dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019.

“Masyarakat khususnya peserta JKN tidak perlu resah karena tetap akan mendapatkan pelayanan seperti biasa,” kata Oscar dalam keterangan persnya, Minggu (6/1).

Dalam surat tersebut mengharapkan semua rumah sakit yang sebelumnya menghentikan pelayanan terkait BPJS Kesehatan, sudah mulai lagi melakukan pelayanan pada pasien JKN.

“Dengan rekomendasi tersebut, semua RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tanpa terkecuali tetap bisa melakukan pelayanan,” tegas Oscar.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menuntut komitmen rumah sakit yang menjadi mitra untuk mematuhi syarat izin operasi dan akreditasi.

Per awal 2019, BPJS Kesehatan tercatat telah memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit akibat tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi. Sebanyak 27 rumah sakit diputuskan kontrak kerja samanya karena tidak memiliki surat izin operasional, sedangkan 65 rumah sakit lainnya tidak diperpanjang kerja samanya karena belum mendapatkan akreditasi serta tidak menyampaikan komitmen untuk melanjutkan kemitraan .

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, pemberhentian kerja sama telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Menteri Kesehatan Keluarkan Rekomendasi Untuk 3 RS di Solo

Iqbal menuturkan, berdasarkan surat Kemenkes, dari 616 rumah sakit yang tidak memiliki akreditasi, hanya 65 rumah sakit yang tidak direkomendasikan atau putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Pemutusan kerja sama karena rumah sakit tersebut tidak kooperaktif dan tidak memiliki komitmen untuk berkerja sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Iqbal menjelaskan bahwa kontrak kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan berlaku satu tahun. Setiap bulan Desember, rumah sakit diminta komitmennya untuk melanjutkan kerja sama atau tidak.

“Kemenkes memberikan kesempatan untuk rumah sakit yang bekerja sama tetapi belum memiliki akreditasi untuk dikerjasamakan [dengan BPJS Kesehatan],” kata Iqbal.

Adapun untuk pasien yang masih menjalin pengobatan di rumah sakit yang telah diputus kontrak, Iqbal menjamin bahwa pasien tersebut masih dapat melanjutkan pengobatan selama mereka berobat sebelum 1 Januari 2019.

“Kalau kondisi dia masuk tanggal 31 Desember tapi masih dirawat, sementara kontraknya sudah diputus, itu tetap dijamin di program,” kata Iqbal.

Diketahui hingga 31 Oktober 2018 ada 2.432 rumah sakit yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan, terdiri dari rumah sakit milik kementerian sebanyak 49 rumah sakit, angkatan bersenjata 107 rumah sakit, Polri 42 rumah sakit, Pemerintah Provinsi 138 rumah sakit, Pemeritah Kabupaten/Kota 579 rumah sakit, swasta 1.471 rumah sakit dan milik BUMN/D 46 rumah sakit. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id