fbpx Press "Enter" to skip to content

Besok DPR Panggil Kemenkes Dan RS Terkait Putus Kontrak Layanan BPJS Kesehatan

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan rumah sakit terkait putusnya kontrak layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena ketentuan akreditasi.

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir sedikitnya 400 rumah sakit di Tanah Air putus kontrak dengan BPJS Kesehatan karena terganjal aturan akreditasi.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengaku mendapat informasi berupa surat resmi yang menyebutkan ratusan rumah sakit tidak lagi melakukan pelayanan atau putus kontrak kepada pengguna BPJS Kesehatan.

“Seminggu terakhir ini saya mendapatkan banyak sekali berita dan teguran, ada 400-an lebih rumah sakit yang tidak melakukan pelayanan BPJS kembali,” ujar Dede, seperti dikutip Detik.com Sabtu (5/1).

Setelah dilakukan pengecekan, kata Dede, sumber masalah terjadi pada akreditasi. Bahkan saat dikroscek ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), akreditasi harus ditinjau ulang rumah sakit sebagai mitra BPJS.

“Pertanyaan kami adalah, loh kemarin-kemarin kenapa bisa jadi mitra BPJS dan sudah melakukan pelayanan padahal belum terakreditasi? Nah ini akan kita panggil, insyaallah tanggal tujuh (Januari) nanti,” katanya.

Bagi Dede, bukan masalah akreditasi atau tidak yang menjadi fokus pada pemanggilan nanti. Namun yang paling penting adalah bagaimana pelayanan harus tetap berjalan terhadap masyarakat.

Dede khawatir 400 dari 2.000 lebih rumah sakit yang ada ini memiliki jumlah pasien yang banyak. Jika sampai pelayanan terhenti maka pasien akan kesulitan dalam merasakan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Baca juga: Terganjal Aturan RS Kustati Surakarta Hentikan Layanan BPJS Kesehatan

“Nanti akan di bawa ke mana pasien-pasien ini? Oleh karena itu kami akan mencoba mencari action plan yang lebih komprehensif. Karena namanya akreditasi itu membutuhkan waktu minimal enam bulan,” ucapnya.

Untuk itu Dede akan memanggil pihak Kemenkes dan sejumlah perwakilan rumah sakit menjelaskan permasalahan yang ada. “Juga untuk memastikan mengenai pelayanan ini bisa berjalan atau tidak,” ujar Dede.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI) Ardiansyah Parman menyayangkan hal ini dan meminta pemerintah harus segera bertindak untuk mengembalikan pelayanan BPJS Kesehatan agar tidak terganggu.

“BPKN meminta agar Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan pihak BPJS Kesehatan segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat. Dengan demikian pasien RS tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS Kesehatan,” ungkap Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1).

Selanjutnya, menurut Ardiansyah pemerintah juga harus segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS Kesehatan kepada RS. Setelah itu, pemerintah juga harus memastikan reimbursement BPJS Kesehatan, untuk memastikan keberlangsungan operasional rumah sakit.

BPKN mengatakan pelayanan pasien secara cepat dan tanggap oleh RS tertuang dalam UU No 36 tahun 2009. Di dalamnya tertuang amanat agar rumah sakit melakukan penanganan terlebih dahulu, terutama pasien dengan kondisi kritis.

“Selanjutnya BPKN menghimbau agar pasien kritis yg tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat,” pungkas Ardiansyah. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id