COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

113.134

115.056

2%

Kasus Baru

1.679

1.922

14%

Update: 4 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Batas Tinggi Bangunan di Bali Bakal Direvisi, Tiga Sarana Ini Diberbolehkan

tinggi bangunan
Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, DENPASAR Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tengah menggodog peraturan daerah (perda) terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), batas tinggi bangunan bakal direvisi.

Ketua Pansus Revisi RTRW DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan salah satu hal yang menjadi pembahasan Pansus Raperda tentang revisi RTRW Provinsi Bali adalah terkait dengan isu strategis mengenai ketinggian bangunan.

Dia menambahkan masih ada perdebatan terkait ketinggian bangunan saat ini, yakni 12 meter atau setinggi pohon kelapa.

Sementara itu, perkembangan zaman dan kebutuhan untuk kepentingan publik seperti Rumah Sakit Sanglah dituntut untuk meningkatkan pelayanan tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan ke samping, sehingga di waktu mendatang harus dibangun ke atas.

“Apakah dari 12 meter dibatasi dua kali lipat, 25 meter atau 30 meter, nanti akan menjadi pembahasan di Pansus, disamping juga nanti menerima masukan dari Bupati/Walikota se-Bali, termasuk juga komponen masyarakat lainnya, seperti pelaku pariwisata, pegiat lingkungan dan organisasi kemasyarakatan,” katanya baru-baru ini seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Selain pengembangan bangunan yang ke atas, lanjutnya akan diatur juga bangunan yang ke bawah, dalam rangka mengantisipasi kemajuan teknologi ketika terjadi pengerukan tanah ke dalam.

Menurut dia, pengerukan juga berpotensi membahayakan ketika terjadi intrusi air laut yang masuk ke darat, sehingga ini perlu diatur.

Baca juga: Nataru, Kemenhub Tambah Kapal Perintis di Indonesia Timur

“Nanti akan dibicarakan dengan ahli apakah tidak membahayakan dengan struktur Bali, kita mintakan pendapatnya,” ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, antara Pemerintah dengan DPRD Bali sudah menyepakati bahwa izin ketinggian bangunan itu hanya diberikan untuk kawasan tertentu, dan tidak menyangkut kawasan pariwisata dan pemukiman.

“Hanya khusus untuk rumah sakit, sekolah, dan kantor Pemerintahan. Itu saja yang menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, Perda RTRW dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan di Bali.

Sementara itu, anggota tim ahli kelompok pembangunan Provinsi Bali, Made Arca Eriawan mengatakan, Bali memiliki karakter bangunan yang unik, dimana bangunan yang ada harus menghormati tempat suci yang berada di bawah.

“Tempat suci kita kan terbuka, tapi perkembangan begitu pesat. Kalau sudah tidak memungkinkan ke samping, pasti ke atas. Naiknya ke mana, itu yang perlu didiskusikan (lebih lanjut) apakah berdasarkan fungsinya atau kawasannya,” tuturnya.

Selain itu, ia mengakui adanya kebutuhan pengembangan bangunan ke atas karena tidak memungkinkan pengembangan ke samping, seperti rumah sakit.

“Kita harus hati-hati, tetap mengkomodasi, tapi harus bisa menjaga jati diri Bali. Kita ingin Bali unggul dan unik karena keunikannya, karena itu modal kita. Usulan dari pimpinan daerah, anggota DPRD dan komponen masyarakat ke sana, namun masih diakomodasi,” ujarnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*