Press "Enter" to skip to content

Peradi Desak Penyelesaian RUU Terorisme

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta DPR RI dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme menjadi undang-undang, mengingat maraknya aksi terorisme dalam sepekan terakhir.

Ketua Umum Peradi Juniver Girsang menegaskan pembahasan RUU Terorisme itu sudah berjalan dua tahun di parlemen namun hingga kini belum juga selesai.

Padahal, lanjut dia RUU itu mendesak untuk segera diundangkan agar memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat untuk mencegah, menindak dan merehabiltasi korban. Di sisi lain, aksi terror semakin membabi buta dan korban semakin banyak.

Dia menilai akar persoalan terjadinya aksi terror dalam beberapa pekan terakhir seperti di Mako Brimob pekan lalu dan bom di tiga gereja di Surabaya Minggu (13/5) pagi, tidak tidak lepas dari UU Teroris yang ada sudah tidak akomodatif.

“Kami para advokat dan tokoh masyarakat segera membuat aksi dan menyampaiakan pernyataan sikap kepada DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera menyelesaikan UU Teroris atau kami meminta kepada bapak Presiden mengeluarkan Perppu,” katanya melalui siaran persnya.

Dia menambahkan para advokat, tegas Juniver, tidak ingin bangsa ini luluh lantak hanya karena kelambatan negara bertindak dan bersikap. “Kami mau bangsa ini ada kedamaian, bangsa ini tetap bersatu dan NKRI harga mati,” ujarnya.

Menurutnya, pertistiwa di Surabaya merupakan aksi sangat masif/sistematis. Teroris telah membuat bangsa dan negara tidak aman dan nyaman. “Perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan,” ujarnya.

Ia menambahkan pihak aparat keamanan saat ini memang sangat sulit mengambil sikap dan tindakan untuk menghentikan gerakan/tindakan para teroris sejak awal karena UU Teroris yang ada tidak akomodatif.

Senada ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendesak DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU Anti Terorisme. Jika masih belum tuntas, Tito meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu Anti Terorisme.

“UU ini harus segera direvisi. Kalau terlalu lama, kita mohon Presiden untuk membuat Perppu,” ujar Tito usai mendampingi Presiden Jokowi di RS Bhayangkara, Surabaya, Minggu (13/5) malam.

Tito menyebut UU Anti Terorisme yang ada saat ini membatasi aparat dalam pencegahan maupun penindakan teroris.

“Kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak. Kita menindak kalau mereka melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya. Kita ingin lebih dari itu,” ujar Tito.

Dia berharap dalam revisi UU Anti Terorisme yang baru, terdapat pasal yang bisa menetapkan JAD-JAT sebagai organisasi teroris. Sehingga siapapun yang bergabung dengan organisasi ini bisa dipidana.

“Sebab korban terus berjatuhan. Sementara yang kembali dari Suriah 500 orang dan kita enggak bisa buat apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa hanya 7 hari menahan lalu lepas,” katanya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id