Press "Enter" to skip to content

Lima Poin Pernyataan Sikap PWI Terkait Terorisme

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait upaya memerangi terorisme di Indonesia, menyusul terjadinya tindak pidana terorisme dalam sepekan terakhir.

Pernyataan sikap PWI itu juga terkait revisi Undang-Undang No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Lima poin pernyataan sikap itu diputuskan dalam rapat pleno PWI pusat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo, Selasa (15/5)

Rapat dihadiri para pengurus harian, antara lain Sekjen PWI Hendry Ch Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat PWI Soleh Thamrin, dan mantan Ketua Umum PWI Sofyan Lubis.

Dalam Siaran pers PWI yang diterima JoSS.co.id terdapat lima poin yaitu:

Pertama meminta kepada  seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI, agar dalam membuat atau menyiarkan berita tentang tindak terorisme memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu.

Tindakan terorisme adalah kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme tidak boleh dikaitkan dengan streotipe agama tertentu.

Kedua PWI menginstruksikan kepada seluruh pers nasional, khususnya kepada anggota PWI,  dalam membuat atau menyiarkan tindak terorisme juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberitaaan  tersebut.

Hal itu, termasuk dampak sosial-budaya maupun dampak pemberantasan terorisme.  Walaupun merupakan fakta, unsur sadisme, pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kesengajaan framing yang diciptakan oleh teroris untuk mendukung gerakan teroisme,  tetap perlu dipertimbangkan untuk tidak dibuat atau disiarkan.

PWI menegaskan bahwa kepentingan publik harus menjadi pertama dan utama dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita disiarkan.

Ketiga PWI tidak henti-hentinya secara terus menerus mengingatkan agar para wartawan atau pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita harus selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistrik.

Keempat PWI memahami keinginan revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera disahkan. Namun PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga  kemerdekaan pers. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.

Kelima terkait revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus   tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.

Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin, namun tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM.

Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi agar  jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id