Press "Enter" to skip to content

Taksi Online Vs Media Konvensional

Mari berbagi

Sungguh beruntung pengelola dan pemilik taksi konvensional di Indonesia saat ini. Betapa tidak, saat menghadapi munculnya taksi online, pemerintah hadir menyelamatkan taksi konvensional dari gerusan taksi online yang sangat efisien melalui terbitnya (Revisi) Peraturan Menteri Perhuibungan PM No 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sehingga layanan angkutan berbasis aplikasi menjadi tidak bisa murah lagi tarifnya.

Dari 11 poin aturan yang berlaku mulai 1 April 2017 itu memang mengakomodasi kondisi angkutan perorangan berbasis aplikasi teknologi informasi yakni diijinkannya kendaraan plat hitam untuk angkutan orang dengan umum tidak dalam trayek serta tidak harus menyediakan pool kendaraan, namun aturan selebihnya memaksa taksi online menyediakan prasarana layaknya taksi konvensional. Jumlah unit kendaraan taksi online di satu wilayah dibatasi jumlahnya dengan ketetapan Gubernur, pemilik kendaraan harus atas nama badan hukum, dikenakan kewajiban kir, diatur silindernya serta dikenakan batas bawah dan atas untuk tarifnya. Soal tarif inilah yang membuat taksi online pasti tidak bisa dianggap murah lagi.

Pemberlakuan aturan tersebut di satu sisi bisa dipandang sebagai sikap yang tidak realitis terhadap perubahan zaman, membatasi kehendak masyarakat yang merasa mendapatkan berbagai kemudahan dan kenyamanan dari layanan angkutan berbasis aplikasi serta menjegal kebebasan berusaha karena usaha ini dipandang sebagai wujud ekonomi kreatif. Namun di sisi lain ada pertimbangan bahwa “negara harus hadir” untuk memberi perlindungan kepada warga negara yang menggunakan jasa taksi online –serta menjaga wibawa aturan main usaha pertaksian yang sudah ada. Komitmen negara harus hadir dalam persoalan yang dianggap penting dan berkait dengan kepentingan masyarakat patut diacungi jempol karena pada negaralah ada kewenangan mengatur warganya.

Sebenarnya  komitmen negara hadir dalam prokontra taksi online bukanlah kasus yang pertama. Banyak contoh kehadiran negara dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi. Dana talangan dari pemerintah untuk membayar ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo, kemudian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang nilainya sangat besar untuk membantu perbankan nasional yang didera krisis pada akhir 90-an, serta Kredit Usaha Tani ketika zaman Orba adalah wujud “negara hadir”. Di Zaman Orla juga ada bentuk-bentuk kehadiran negara sebagai kekuatan terakhir dalam menghadapi persoalan kehidupan warga dan bangsa, missal Program Benteng-nya Kabinet Natsir yang berupaya menumbuhkan lahirnya wiraswastawan pribumi dengan mendorong tumbuhnya importir lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing melalui pembatasan impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, serta didukung pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan milik pribumi.

Dalam konteks kehadiran negara, ada perbedaan nasib yang dialami oleh usaha taksi konvensional dengan pengelola media konvensional, baik itu radio, televisi maupun media cetak yang terseok-seok diterjang kehadiran media online. Banyak media konvensional hidupnya kelimpungan diterjang media online yang  bisa diakses secara gratis. Banyak radio yang merampingkan jumlah karyawan, mengurangi jumlah jam siar, bahkan ada yang ganti pemodal karena ijin radio masih ada nilai ekonominya.

Problem berat dihadapi industri media cetak. Setelah era SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) ditiadakan tahun 1999, jumlah penerbitan pers melesat tak terkendali. Pemahaman bawah pers terlalu lama dikekang dan ditekan ternyata tidak disadari menjadi malapetaka. Nyaris tidak ada lagi pengawasan dari pemerintah terhadap media cetak, sehingga persaingan menjadi tidak sehat dan wasit yang diakui hanya pasar. Etika jurnalistik yang semula dijadikan kesepakatan penting, dikangkangi begitu saja. Setelah masyarakat mulai bisa menjaga jarak, koran-koran debutan mulai bertumbangan akibat seleksi alam, dan ada juga media mainstream yang gulung tikar karena tidak siap menerima perubahan. Belum sempat bernafas, datang pesaing baru: media online.

Seperti sudah menjadi takdir dari kehadiran teknologi informasi yang bisa menyajikan informasi yang cepat dan bisa diperbaharui setiap saat, media online di Indonesia juga muncul tanpa ada regulasi yang memadai. Menariknya, eforia kebebasan bermedia yang tengah berlangsung membuat para pengelola media dan para profesional yang ada tidak memberikan reaksi yang sepadan, bahkan mungkin tidak merasa terancam dengan kehadiran media online. Bisa dikatakan pelanggaran terhadap tata aturan dalam bermedia seperti luput dari perhatian kita semua. Kalangan pers, kelompok masyarakat, legislatif, eksekutif sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang biasanya kritis terhadap fenomena baru, seolah mengabaikan dampak ikutan yang pasti ada bersamaan dengan hadirnya media online.

Belakangan setelah muncul fenomena hoax yang mengancam kelangsungan kehidupan bersama dalam bernegara dan bermasyarakat, timbul pemikiran perlunya regulasi terhadap media online dan media sosial. Polri dengan sigap membentuk Direktorat Cyber Crime yang semula hanya bagian dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim serta Biro Multimedia di Divisi Humas yang keduanya dipimpin perwira tinggi. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika sibuk memblokir situs yang dianggap menyimpang dari aturan. Sedangkan Dewan Pers giat melakukan verifikasi data perusahaan pers termasuk media online agar memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam UU No 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers No 4 Tahun 2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Respon terhadap media online dan medsos terkesan sektoral karena tak ada kemauan politik yang kuat dan terpadu, meski dampak media online lebih serius dibanding angkutan orang berkategori khusus. Selayaknya media konvensional dilindungi dari media online agar bisa menyediakan informasi sebagai sumber rujukan yang bisa dipertanggung jawabkan karena melalui proses verifikasi yang cukup, sehingga publik memiliki acuan dalam memanfaatkan informasi yang beredar. Publik butuh informasi yang accurate, balance and clear  (ABC) untuk  referensi dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan.

*****

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id