Press "Enter" to skip to content

Merdeka dari Penjajahan Informasi

Mari berbagi

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Demikian bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang sering kita dengar saat Upacara 17 Agustus. Karena itu, di zaman informasi yang gegap gempita seperti sekarang ini, mari kita renungkan, “Apakah kita masih merdeka?”

Supaya tidak ngawur mari kita ambil definisi merdeka yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menyebutkan “Merdeka” / 1. bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri: sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah –; 2 tidak terkena atau lepas dari tuntutan: — dari tuntutan penjara seumur hidup; 3 tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: majalah mingguan –; boleh berbuat dengan –;– ayam ki bebas merdeka (dapat berbuat sekehendak hatinya).

Jika pakai istilah yang umum yakni bebas dari perhambaan, penjajahan; mari kita tanya ulang apakah kita semua masih merdeka terhadap dengan kehadiran penjajah baru yang disebut penguasa informasi?

Tidak penting apa jawaban kita. Yang pasti, kehidupan bersama kita sekarang ini sudah sangat dipengaruhi –dan bahkan tergantung—kepada penyedia informasi. Mulai dari urusan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket pertunjukan, kebutuhan fashion, sampai kepada wacana kehidupan bersama dan peristiwa di sekeliling kita, semuanya tergantung pada para penyedia informasi yang tujuan utama keberadaannya adalah “memperoleh manfaat, keuntungan, dari apa yang dilakukannya”. Untuk informasi yang membantu kita seperti penyediaan angkutan ataupun kemudahan bertaransaksi, tidak banyak masalah yang merugikan. Tapi kegagalan kita menyaring, memilah dan memilih informasi yang beredar dari media massa maupun media sosial untuk digunakan, di sinilah permasalahannya.

Ketidak-mampuan kita untuk menyaring, memilah, dan memilih informasi inilah yang membuat posisi kita seperti kehilangan otonomi, kehilangan kemerdekaan terhadap informasi yang terus beredar di sekitar kita.

Kondisi akibat ketidak-mampuan kita menghadapi serangan informasi inilah yang membuat kita sebenarnya dalam kondisi terjajah oleh penguasa dan penyedia informasi. Lebih celaka lagi, sosok penjajah yang memetik keuntungan dari ketidak-mampuan itu, banyak yang figurnya tidak jelas, anonym, bahkan figur-figur yang palsu.

Mereka itu, oleh Dewan Pers disebut sebagai portal berita abal-abal untuk kategori media online yang tidak jelas siapa pengelolanya serta dimana keberadaannya. Sementara di media sosial para penyebar berita palsu, pembuat cerita bohong, serta para pengumpan konten untuk membangkitkan kebencian dan provokasi lebih sulit lagi diidentifikasi sosoknya; meski Polri dan lembaga yang berwenang mengawasi siber menyatakan semuanya bisa diketahui.

Terlepas bahwa “para penjual informasi bohong, palsu dan provokasi” bisa diidentifikasi oleh yang berwajib, tapi posisi publik sebagai pihak yang terjajah secara informasi tidak bisa terus dibiarkan. Kalau dulu untuk lepas dari belenggu penjajahan ada tokoh-tokoh pergerakan yang mau turun tangan membangkitkan kesadaran, sekarang saat kita sebagai bangsa sudah merdeka dan berdaulat, selayaknyalah para pemegang amanah kepemimpinan di berbagai jenjang  mengambil prakarsa untuk membebaskan masyarakat dari penjajahan informasi.

Rakyat tidak bisa dibiarkan bertempur sendiri dengan penjajah informasi, baik yang resmi dan terindentifikasi maupun yang tidak diketahui sosoknya. Penyadaran melalui upaya membangun pendidikan dan ketrampilan untuk memperlakukan informasi secara benar, proporsional dan kritis memang wajib hukumnya untuk diselenggarakan; dan ini adalah kata kunci menghadapi penjajahan informasi.

Namun di sisi lain upaya membuat regulasi dan pengaturan yang masuk akal tidak bisa diabaikan. Tanpa ada usaha terstruktur dan terencana dengan baik, keinginan menghalau penjajahan informasi sekedar insapan jempol belaka.

Dan, membiarkan rakyat bertempur langsung dengan produsen informasi ibarat membiarkan pasukan yang tidak bersenjata dan tidak berlatih berhadapan dengan pasukan professional yang dibayar dengan baik, memiliki persenjataan lengkap dan menguasai peta pertempuran dengan detil. Akan banyak yang jadi korban dan mati konyol.

Mari kita pekikan kata merdeka: Merdeka!!!

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id