JoSS, WONOSOBO – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus utama, namun pariwisata juga perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu diungkapkan Ferry dalam Musrenbangwil Wilayah Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kota Magelang atau biasa disebut Purwomanggung, di Wonosobo Senin (20/3/2022).
“Memang saat ini peningkatan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan yang dilakukan secara bertahap, seperti peningkatan akses ruas jalan Kabupaten Magelang – Kabupaten Wonosobo (pendukung akses Bandara Nyi Ageng Serang Yogyakarta/YIA) dan reaktivasi jalur KA Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta tentu akan membawa dampak perekonomian yang baik. Selain itu pengembangan wisata Dieng dan KSPN Borobudur bisa menjadi kunci peningkatan perekonomian masyarakat sekitar,” jelas legislator Partai Golkar.
Selain itu, kolaborasi antarinstansi pemerintah juga sangat menentukan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan.
Dalam Musrenbang wilayah Purwomanggung, banyak usulan masuk terutama pembangunan fisik penunjang infrastruktur, pengembangan faktor SDM dan menekan angka stunting juga pencegahan pernikahan anak usia dini juga menjadi faktor utama perlu ditangani.
Diselenggarakan di Gedung Hall PT Geo Dipa Dieng, di Wonosobo, Senin (20/3/2023). Hadir dalam acara itu Gubernur Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono. Dari jajaran legislatif hadir Kholik Idris (Komisi A), Muhammad Ngainirrichardl (Sekretaris Komisi B), Peny Dyah Perwitosari (Komisi B) dan Ahmad Fadlun (Komisi E) dan unsur forkopimda lainnya.
Sementara itu Gubernur Ganjar menegaskan pembangunan secara fisik membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan pembangunannya dilaksanakan bertahap. Di sisi lain, adanya permasalahan seperti stunting, masalah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pernikahan dini sangat menjadi perhatian khusus dan perlu penanganan secara intens.
“Dalam segi pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar, untuk menuntaskan jalan provinsi paling tidak membutuhkan dana sebesar Rp 15 triliun. Pengerjaanya dilakukan secara bertahap dan perlu waktu yang cukup lama, maka pembangunan harus diseleksi mana yg skala prioritas. Perlu ditangani secara cepat, karena itu harus terkoordinasi secara luas dari tingkat dusun hingga kabupaten kota sehingga pemerintah provinsi bisa bergerak cepat dalam penanganan karena masuk dalam skala pembangunan sektor SDM,” kata dia. (lna)
Leave a Reply