Indonesia, Pakistan, dan Negara-negara Arab Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Indonesia, Pakistan, dan Negara-negara Arab Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Resmi, RI Bersama 7 Negara Muslim Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

JOSS.CO.ID – Indonesia bersama Pakistan dan sejumlah negara Arab resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan tersebut bertujuan mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza serta mengawasi proses transisi menuju perdamaian.

Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Qatar dan Turki yang selama ini berperan sebagai mediator konflik Gaza, telah menyepakati keikutsertaan mereka dalam Dewan Perdamaian tersebut. Indonesia termasuk negara yang mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya internasional menghentikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Pengumuman resmi disampaikan melalui akun X Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya menyambut baik undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

Bergabungnya Indonesia disebut sebagai bentuk penegasan kembali komitmen terhadap dukungan bagi pemerintahan transisi dalam rencana menyeluruh untuk mengakhiri konflik Gaza.

“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza,” kata Kemlu RI.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional.

Pernyataan serupa juga disampaikan melalui pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bersama para menteri luar negeri negara lain yang tergabung dalam Dewan Perdamaian, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (22/1/2026).

Dalam pernyataan bersama tersebut, diputuskan bahwa Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab akan bergabung dengan badan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump. Para menteri menyatakan dukungan terhadap “upaya perdamaian” Trump dalam konflik Gaza.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait melalui akun X resminya menyatakan bahwa negaranya juga telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.

Undangan keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza dilaporkan telah dikirim kepada puluhan pemimpin dunia, disertai permintaan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk memperoleh kursi tetap di dewan tersebut. Namun, Arab Saudi tidak merinci lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran kontribusi tersebut.

Meski awalnya dibentuk untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, peran dewan tersebut dinilai tidak terbatas pada Jalur Gaza saja dan berpotensi menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini memicu kritik dan kemarahan dari sejumlah sekutu Amerika Serikat, termasuk Prancis.

Pembentukan dewan ini juga berlangsung di tengah ketegangan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang sama-sama berupaya memperoleh dukungan dari pemerintahan Trump melalui janji investasi dan kesepakatan bisnis.

Prancis sendiri telah mengindikasikan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung.

Namun demikian, Netanyahu menyatakan keberatannya terhadap keterlibatan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam “Dewan Eksekutif Gaza” yang berada di bawah struktur Dewan Perdamaian tersebut.

Baca Juga:

Orbán Klaim Pemimpin Eropa Bentuk “War Councils”, Picu Kekhawatiran Perang Dunia Ketiga

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*