Serikat Pekerja Ancam Mogok Kerja Nasional Lebih Besar

Ilustrasi | Foto: net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan kembali melakukan mogok kerja nasional yang lebih besar dari sebelumnya bila keputusan Upah Minimum (UP) 2021 ditetapkan sesuai dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sebelumnya pada 27 Oktober 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menerbitkan surat edaran. Isinya, Ida memutuskan upah minumum 2021 sama dengan 2020, alias tidak naik.

“Mogok kerja nasional yang jauh lebih berat dari mogok kerja kemarin,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 30 Oktober 2020.

Iqbal pun mengatakan keputusan Ida ini hanya akan membuat gelombang protes dari buruh kian mengeras. Sebab, mereka juga masih berjuang turun ke jalan memprotes UU Cipta Kerja.

Senin, 2 November 2020, kata Iqbal, buruh dipastikan turun ke jalan menggelar demo besar-besaran. Tak hanya demo, mereka juga akan mengajukan gugatan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstirusi (MK).

Dalam konferensi pers ini, Iqbal pun mempertanyakan kembali dasar dari Ida untuk tidak menaikkan upah minimum 2021. Sebab, rapat pleno terakhir oleh Dewan Pengupahan Nasional baru sebatas menghimpun rekomendasi dan belum ada keputusan bersama.

Untuk itu, Iqbal meminta para gubernur di daerah mengabaikan saja surat edaran dari Ida ini. “Surat ini sifatnya imbauan,” kata dia.

Sementara itu anggota dewan pengupahan nasional, Mirah Sumirat mengatakan sejauh ini keputusan tersebut tidak pernah disepakati dalam Dewan Pengupahan Nasional. “Tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno,” Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 30 Oktober 2020.

Baca juga: Sah! Pemerintah Tetapkan Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Mirah juga telah mengkonfirmasi ini kepada Wakil Ketua Dewan dari perwakilan buruh dari unsur buruh yaitu Sunardi. “Beliau juga kaget,” kata dia.

Sebelumnya, keputusan tidak menaikkan upah ini diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam surat edaran pada 27 Oktober 2020. Ia memutuskan upah 2021 sama dengan 2020.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional,” kata Ida dalam keterangannya, dilansir dari Tempo.co.

Setelah surat edaran ini terbit, beredar kabar bahwa Dewan Pengupahan Nasioanl sudah memberi rekomendasi atas keputusan tersebut. Mirah membantah kabar ini. “Kalau ada yang bilang sudah disetujui, itu bohong,” kata Mirah.

Mirah bercerita, rapat pleno dewan memang sempat digelar 16 sampai 17 Oktober 2020 di Hotel Harris Suites Puri Mansion, Jakarta. Saat itu, kata Mirah, baru ada rekomendasi dari masing-masing unsur saja, bukan keputusan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merekomendasikan upah 2021 sama dengan upah 2020. Sementara buruh merekomendasikan penetapan upah 2021 diserahkan pada Dewan Pengupahan Daerah.

Surat berisi rekomendasi ini yang diperlihatkan oleh serikat buruh dalam konferensi pers ini. Rekomendasi ini diteken oleh Rosi Malia dari perwakilan APINDO atau unsur pengusaha dan Meskye Abdullah dari unsur buruh.

Tapi akhirnya, pemerintah menerbitkan keputusan upah 2021 sama dengan upah 2020, sama dengan rekomendasi APINDO. “Kami marah, pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian,” kata Mirah yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia ini. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*