Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

26.940

27.549

2%

Kasus Baru

467

609

30%

Update: 2 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

DPRD Jateng Genjot Progres Pembangunan Jalur Selatan Selatan Puworejo-Cilacap

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri | Foto: dprd.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Komisi D DPRD Jateng terus menggenjot progress rencana pembangunan jalur Selatan Selatan Jawa yakni ruas Purworejo – Cilacap guna mendukung konektivitas akses Cilacap -Jogja. Selain itu pembangunan flyover Bawen juga menjadi usulan yang konsultasikan ke pemerintah pusat.

Saat berkunjung ke Direktorat (Dit) Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Selasa (26/2) di Jakarta, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengatakan pembangunan jalur Selatan Selatan ini merupakan propram pemerintah pusat sehingga perlu terus didorong perkembangan progresnya.

Menurutnya kedua pembangunan infrastruktur tersebut penting segera direalisasikan. Hal itu mengingat semakin padatnya jumlah kendaraan sehingga jika tidak segera diantisipasi, ke depan akan semakin macet.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso juga menilai pembangunan Flyover Bawen itu perlu segera dikerjakan karena posisinya nanti berdekatan dengan Exit Toll. Hal serupa yang juga harus dibangun yakni Jalur Selatan Selatan di Ruas Purworejo-Cilacap.

Komisi D DPRD Jateng berkonsultasi ke Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR | Foto: dprd.jatengprov.go.id

“Soal Flyover Bawen, dekat dengan exit toll, perlu dikerjakan mengingat padatnya lalulintas. Yang jelas, exitnya sampai ketemu jalan nasional. Untuk Jalur Selatan, harapannya, jika ter-connecting, maka akses Cilacap-Jogja bisa lancar. Dalam hal ini, tugas pemerintah daerah adalah pembebasan tanah di sekitar pembangunan. Maka, saat ada pembebasan, yang kami tanyakan adalah kejelasan jadwal pembangunannya,” kata Legislator dari Fraksi PKS itu, dikutip dari dprd.jatengprov.go.id.

Baca juga: Gagas Perda Kepemudaan, Komisi E Jadikan Cirebon Contoh Model

Sementara, Samirun selaku Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng memberikan pendapatnya soal progres Jalur Selatan Selatan. Ia menilai sampai sekarang proyek yang melintasi Jalan Nasional itu belum dikerjakan sehingga program pembebasan tanah di sekitar proyek juga belum dapat dilakukan.

Untuk itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU Binmarcipka) Provinsi Jateng yang memahami proyek nasional di wilayah Jateng segera memberikan data/ informasi ke DPRD. Dengan begitu, ada kejelasan jadwal/ perencanaan pembangunan sehingga anggaran pembebasan tanah pun bisa segera dialokasikan.

“Pengerjaan fisik Jalur Selatan Selatan sampai kapan? Karena, hingga kini belum ada jadwal dari nasional. Jika molor, pembebasan jalannya juga semakin lama. Untuk itu, saya meminta dinas membuat data, jalan mana saja yang akan dikerjakan dan yang belum dilaksanakan,” tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kemen PUPR Iwan Zarkasi | Foto: dprd.jatengprov.go.id

Mendengar antusiasme anggota dewan dalam pembangunan Jateng itu, Direktur Dit. Jembatan Ditjen Bina Marga Kemen PUPR Iwan Zarkasi mengaku tidak dapat berkata panjang lebar. Pasalnya, proyek nasional di wilayah Jateng tersebut juga masih menunggu keputusan ‘yang diatasnya’.

Yang jelas, kata dia, proyek Jalur Selatan Selatan tetap dilanjutkan dengan kewenangan pemerintah pusat menangani fisik pembangunan dan pemerintah daerah untuk pembebasan jalannya.

“Saya tidak bisa jawab secara pasti tapi kondisi Selatan Selatan tetap diperhatikan setiap tahunnya,” pungkasnya. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*