COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

130.718

132.816

2%

Kasus Baru

1.942

2.098

8%

Update: 13 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Pemprov Jateng Anggarkan Rp122 Miliar Untuk Perbaiki 85.105 RTLH

Konferensi pers Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/1) Foto: humas.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Setelah berhasil memperbaiki 100.000 rumah tak layak huni (RTLH) pada 2019 lalu, tahun ini Pemprov Jateng menargetkan 85.105 rumah diperbaiki. Alokasi anggaran mencapai Rp122 miliar yang bersumber dari APBD.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Arief Djatmiko mengatakan dari total 85.105 unit RTLH itu, sekitar 11.662 unit menjadi kewajiban atau kewenangan Pemprov Jateng. Sementara sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pemerintah pusat.

“RTLH itu akan dikerjakan melalui APBD kota/ kabupaten 40.410 unit atau 47 persen, APBN 27.950 unit (33 persen), APBD Provinsi 11.662 unit (14 persen), dan DAK 5.083 unit (enam persen),” kata Arief dalam konferensi pers, di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/1).

Menurutnya jumlah tersebut belum final, dan masih bisa bertambah seiring dengan adanya kerja sama dengan pihak-pihak swasta dalam program corporate social responsibility (CSR).

Dia menjelaskan pengalaman tahun lalu, pihaknya hanya menargetkan sekitar 100.000 unit RTLH yang diperbaiki. Namun, hingga akhir Desember jumlahnya justru bertambah karena adanya perbaikan RTLH yang dilakukan pihak swasta maupun Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), sehingga total rumah yang dilakukan perbaikan mencapai 102.575 unit.

“Untuk penanganan permukiman ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita akan berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, pusat, maupun swasta melalui program CSR,” imbuhnya.

Baca juga: DPRD Jateng Percepat Transformasi Menjadi Parlemen Modern

Arief mengatakan total RTLH di Jateng sebenarnya masih sangat banyak, yakni mencapai 1.582.804 unit. Jumlah sebanyak itu akan terus dikebut untuk dilakukan perbaikan hingga statusnya meningkat menjadi rumah layak huni.

Ditambahkan, alokasi penyediaan rumah sederhana layak huni di Jawa Tengah tahun 2020 tersebar di 35 kabupaten/ kota. Salah satunya, penyediaan rumah sederhana layak huni tertinggi di Kabupaten Banjarnegara yang mencapai 6.043 unit.

Rinciannya dari APBD 3.570 unit, APBN 1.870 unit, APBD provinsi 463 unit, dan DAK 140 unit. Alokasi penyediaan rumah sederhana layak huni paling sedikit adalah di Kota Magelang yang mencapai 190 unit rumah.

Menurut Arief, RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian, baik secara teknis maupun nonteknis.

RTLH akan mengalami peningkatan kualitas (PK) menjadi rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya.

Guna menghindari adanya penyimpangan pada proses perbaikan RTLH, Pemprov melalui Disperakim memberlakukan pengawasan ketat secara berjenjang. Yakni dari tingkat kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa.

Arief menjelaskan pihaknya memberlakukan pengawasan ketat agar proses perbaikan RTLH bisa berlangsung sesuai harapan.

“Di RTLH, ada pendampingan dari desa. Mekanisme pengawasan ke desa, kita berjenjang. Kabupaten dan kecamatan selalu berkoordinasi. Tapi saat sosialisasi, siapa saja yang dapat (RTLH), desa diundang. Pengawasannaya secara berjenjang,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*