fbpx

Hasto: Tanda Tangan PDIP Soal Pengajuan PAW Harun Masiku Legal

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan tandatangan dirinya dalam surat permohonan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg yang meninggal dunia Nazarudin Kiemas tidak menyalahi aturan dan sah secara hukum.

Dia menambahkan meneken surat KPU untuk pengajuan setiap PAW anggota DPR merupakan hal yang wajar. Menurutnya, partai politik memiliki kedaulatan untuk mengajukan PAW dan tak ada yang salah dengan keputusan PDIP untuk mengajukan Harun Masiku.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal. Itu [penandatanganan pengajuan PAW] merupakan bagian dari kedaulatan partai politik,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Meski demikian, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut.

“Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan. Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai sebagaimana terus kami lakukan,” kata Hasto, seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Seperti diketahui, permohonan PAW dari PDIP ini diwarnai suap membuat Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1) pagi.

Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp600 juta dari Harun Masiku untuk memuluskannya menjadi anggota legislatif. Saat ini, Harun masih menjadi buronan KPK

Baca juga: PDIP Minta Harun Masiku Namun KPU Tetap Lantik Riezky Aprilia, Ini Alasannya

Terkait hal itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun meminta politikus PDIP Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Komarudin menilai seharusnya KPK yang paling bertanggungjawab untuk mencari Harun. Akan tetapi ia juga menyanggupi untuk mencari bersama-sama keberadaan Harun.

“Ya yang paling bertanggung jawab mencari KPK lah. Ya harus dicari, kita cari sama-sama, dan kita minta pak Harun untuk menyerahkan diri. Kalau berani melanggar ya harus,” kata Kaomarudin.

Komarudin lantas menjelaskan bahwa kader yang sudah tertangkap dan berstatus tersangka otomatis keanggotaannya akan dicabut. Ia menegaskan hal itu sudah masuk dalam protap dan aturan di PDIP.

“Kan beberapa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, OTT itu kan langsung keanggotaannya dicabut otomatis keanggotannya, kita pecat,” kata dia.

Selain itu, Komarudin turut menjelaskan perihal adanya tanda tandatangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam surat PAW Riezky Aprilia dengan Harun di KPU.

Ia menyatakan bahwa surat itu keluar karena adanya keputusan MA yang memberi ruang bagi partai untuk melakukan PAW kadernya untuk duduk di DPR.

Meski demikian, kata dia, KPU tetap berkukuh PAW itu tak bisa dilakukan dan Riezky tetap tak bisa digantikan. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *