fbpx

Tak Penuhi Syarat Minimal, Gibran Bisa Diselamatkan Hak Prerogratif DPP

 data-srcset
Gibran Rakabuming Raka | Foto: indonesiainside.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki peraturan minimal bagi kader yang mendaftar sebagai calon walikota melalui DPD yakni 3 tahun berturt-turut menjadi kader. Gibran Rakabuming Raka diketahui baru beberapa bulan mendapatkan KTA sebagai kader PDIP Solo.

PDIP memang membuat 23 syarat yang harus dipenuhi pendaftar Pilkada yang diatur dalam Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Unsur Anggota/Kader Partai.

Dari 23 syarat itu, pada poin ke-12 dan 13 menyebutkan:

12. Kader/anggota Partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota dengan syarat menjadi anggota selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

13. Kader/anggota sebagaimana dimaksud pada nomor 12, harus menyertakan Rekomendasi dari pengurus Partai tempat yang bersangkut berdomisili.

Terkait hal itu, baik DPD PDIP Jateng maupun DPP memiliki jawaban yang sama, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon yang bakal mengikuti pilkada.

Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengakatan mekanisme bagi kader dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah memang harus diikuti. Namun, DPP PDIP juga memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa calon yang akan diputuskan.

Menurutnya, saat ini proses penjaringan Pilkada sudah berjalan. Ketua DPR RI itu juga meminta seluruh pendaftar mengikuti seluruh rangkaian proses pendaftaran.

“Itu kan semua calon sudah mendaftar, ikuti saja mekanisme penjaringan penyaringan dulu sampai selesai proses itu. Baru kita lihat lagi proses selanjutnya. Keputusan akhir ada di DPP, karena DPP Partai punya hak prerogatif,” ujarnya usai menghadiri konsolidasi kader PDIP di Sukoharjo, Rabu (18/12) malam.

Persyaratan lain yang tidak dimiliki Gibran yakni tidak adanya rekomendasi dari DPC PDIP Solo. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo memberikan sinyal enggan memberikan rekomendasi itu. Rudy kemudian mempertanyakan kata ‘rekomendasi’ di dalam aturan yang tertera di nomor 13 dalam persyaratan di atas.

Baca juga: Munculnya Dua Bacalon Walikota Solo dari PDIP, Pacul Pastikan Megawati Ambil Sikap

Rekomendasi di dalam konteks Pilkada di internal PDIP, menurut Rudy, adalah keputusan final yang diberikan ketua umum untuk menunjuk seseorang sebagai calon yang didukung partai.

Pengertian lain tentang rekomendasi, lanjutnya, adalah mendorong atau mendukung seseorang menjadi calon. Padahal para pendaftar tersebut mencalonkan diri atas kehendak sendiri, bukan atas dorongan atau dukungan dari pengurus partai tempat dia berdomisili.

“Kalau rekomendasi kan artinya saya mendorong, padahal mereka kan mendaftar sendiri. Tapi saya tidak pernah menghalangi,” kata Rudy, Rabu (18/12).

Terkait hal itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto menegaskan bahwa terkait harus mendapat rekomendasi dari ketua partai domisili pendaftar, bisa didapatkan dari pengurus DPD Jateng.
“Iya bisa (dari tingkat DPD),” kata Bambang.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto yang mengatakan aturan soal maju jadi calon kepala daerah harus ber-KTA minimal selama tiga tahun berturut-turut tidak kaku. Sebab, keputusan politik berskala nasional berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, keputusan Pilkada itu memakai pertimbangan politik, bukan pertimbangan administrasi. Hal-hal khusus berdampak nasional, seperti juga keputusan menentukan calon dalam pilkada, adalah hak prerogatif Ketua Umum, ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri.

“Hak pregrogatif ketua umum itu bisa untuk keputusan terkait eksternal maupun internal partai,” sambungnya. (lna)


Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *