Press "Enter" to skip to content

Jawa Tengah Terima 32 Ribu PNS Baru Tanpa Titipan

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah akan menerima 32 ribu pegawai negeri sipil (PNS) baru di tahun 2018 untuk menggantikan para PNS yang sudah pensiun, melalui seleksi secara langsung dengan komputer, sehingga dipastikan tidak ada titipan-titipan apalagi penerimaan yang tanpa test.

“Saya sudah ketemu Menpan dan Reformasi Birokrasi. Jawa Tengah mendapatkan alokasi 32 ribu PNS. Tapi semuanya harus mengikuti test dengan sistem komputerisasi. Tidak ada peluang untuk masuk tanpa test, termasuk tidak ada lagi titipan-titipan. Semuanya harus klir dan fair,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Sri Puryono KS, Selasa (15/5).

Dengan sistem seleksi pintu tunggal dan sistem komputerisasi serta online, Puryono menegaskan bahwa titipan apakah itu dari Sekda, bupati, walikota, gubernur atau siapapun, tidak akan diberi ruang. “Kita harus mulai tegas, profesional. Kita mencari PNS yang kualitasnya baik agar bisa melayani masyarakat secara profesional,” katanya kepada wartawan seusai Tumpengan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 FWPJT (Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Jawa Tengah), di Semarang.

Puryono mengungkapkan, pendaftaran dilakukan secara online pada Juli 2018, dilanjutkan dengan seleksi secara nasional dan Program Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi Calon PNS dimulai Oktober 2018., sehingga tahun 2019 sudah bisa bekerja. Meski sudah jelas, dia belum bisa mengumumkan komposisi untuk lowongan PNS yang akan diterima. Sebaiknya, saran Puryono, diikuti saja di pengumuman secara elektronik yang pasti akan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Secara tegas dinyatakan para pegawai honorer yang ada di lingkungan pemerintah daerah, yang ingin ikut seleksi juga harus mendaftar seperti peserta umum. Tidak ada prioritas dan perlakuan khusus, semuanya sama. Mengutip pernyataan Menpan dan RB, dalam undang-undang seleksi PNS memang harus melalui test, tidak ada jalur lainnya.

Mengenai alokasi ke kabupaten dan kota, dikatakan bahwa daerah harus memenuhi ketentuan untuk bisa mendapatkan alokasi PNS baru, yakni anggaran pegawai tidak boleh lebih dari 50% APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Syarat itu ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Yang pasti untuk penempatan di Pemprov Jateng diperkirakan sekitar 4.500 PNS, sementara sebanyak 27.500 PNS akan ditempatkan di kabupaten dan kota yang membutuhkan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan Kemenpan dan RB. Disebutkan pula bahwa alokasi terbesar adalah pengadaan tenaga pendidik atau guru.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut-sebut mengalami kekurangan pegawai karena setiap tahunnya sekitar 5 ribu PNS Pemprov pensiun. Meski begitu, karena ada ketentuan pertumbuhan minus, Jateng juga mentaati, sehingga semula hanya mengajukan penambahan 1.800 PNS di tahun 2018. Namun ternyata dalam pertemuan dengan Menpan dan RB, akhirnya bisa disepakati penambahan 4.500 PNS baru di tahun 2018.

Kelonggaran yang diberikan kepada Pemprov Jateng karena setiap permintaan PNS baru tidak pernah dipenuhi kuotanya. Pada 2013 Jateng mengajukan penambahan 2.000 PNS baru, tapi hanya diberi 212 PNS, tahun 2014, mengajukan 1.500 PNS, hanya diberi 168 PNS baru.Itu menjadi salah satu pertimbangan pemberian alokasi 4.500 PNS baru. (awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id