Sri Mulyani Tanggapi Dugaan Kebocoran Data NPWP Jokowi

Ilustrasi Hacker
Ilustrasi Hacker

Sri Mulyani Tanggapi Dugaan Kebocoran Data NPWP Jokowi dan Pejabat Penting

JoSS, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan atas isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, evaluasi terkait masalah ini telah diminta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis, 19 September 2024.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan diumumkan oleh DJP dan tim IT dari Kementerian Keuangan.

“Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyampaikan tanggapan singkat terkait dugaan kebocoran data NPWP. “Kami sedang mendalami,” katanya.

Isu ini muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa jutaan data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lainnya, diperjualbelikan di forum ilegal. Data yang bocor termasuk NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain,,” kata Teguh dalam akun X miliknya. Selain itu, ia mengunggah bukti berupa tangkapan layar dari forum Breach Forums, yang menunjukkan nama pengguna ‘Bjorka’ sebagai pihak yang mengunggah data tersebut.

Total data yang dijual mencapai 6,6 juta, dengan harga penawaran sekitar US$ 10 ribu atau Rp 152,96 juta.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tambahnya.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*