JoSS, SEMARANG – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh ST, berjanji akan menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam negeri (Mendagri) untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer.
Untuk diketahui pemerintah berencana menghentikan tenaga honorer pada tahun 2023, terkait hal itu, puluhan pegawai yang tergabung dalam Persatuan non ASN Daerah (SATU NADA) Jawa Tengah, menanyakan kejelasan nasib mereka kepada kepada anggota dewan di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jateng, Jumat (29/7/2022).
Kepada perwakilan non ASN se-Jawa Tengah itu Saleh berjanji akan menemui MenPAN-RB dan Mendagri agar meninjau ulang rencana kebijakan tersebut. Saleh mengungkapkan, Komisi A beberapa bulan lalu telah menanyakan hal ini kepada pemerintah dan pada rapat dengan BKD.
“Kami dari DPRD Jateng akan menemui MenPAN-RB dan Mendagri supaya rencana kebijakan ini bisa ditinjau ulang. Pertama adalah kebijakan ini di stop dulu sampai 28 November 2022. Sambil nanti untuk perpanjangan kita cari solusinya seperti apa,” kata politikus Golkar ini.
Saleh berharap pegawai non ASN ini bisa dicarikan solusinya. “Saya lihat dari data, jumlahnya bervariasi banyak berkas pegawai pajak, retribusi dan pegawai pariwisata dan sebagainya. Kita melihat bahwa banyak pendapatan-pendapatan kita itu ujung tombaknya adalah teman-teman non- ASN ini, sehingga kita perlu mensupport mereka,” tutur Saleh.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, untuk secepatnya menindaklanjuti aspirasi pegawai non ASN tersebut.
“Secepatnya kita harus ke Jakarta baik ke Komisi yang membidangi atau ke MenPAN-RB dan ke Mendagri, sehingga satu nadanya tidak hanya di ruangan ini dari Jateng, tapi resonansinya bisa bersama-sama kita gaungkan se-Indonesia,” kata Fuad, yang merupakan politisi asal Fraksi PKB.
Sebelumnya, Ketua SATU NADA Jawa Tengah Arif Muliyanto mengatakan tenaga administrasi dan teknis yang selama belum dilihat dan terpikirkan oleh pemerintah.
“Karena ini justru sebetulnya merupakan titik-titik vital di pemerintah daerah, baik dari sisi PAD, sisi pelayanan publik maupun dalam merealisasikan program-program pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya peraturan pemerintah terbaru itu, belum memenuhi asas keadilan bagi mereka selaku non ASN yang telah mengabdi lama.
“Kami justru melihat menjadi ironis ketika penerimaan CPNS dengan sistem yang ada ini tidak bisa menghadirkan pegawai atau aparatur negara yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Arif berharap para pegawai non ASN tersebut bisa diakomodir pemerintah melalui aparatur sipil negara. “Tentunya dengan mekanisme yang adil dan akomodatif terhadap kami, kami dan teman-teman disini adalah pegawai yang sudah lama tentunya lakukan rekrutmen tes dengan mekanisme dan penekanan pada keahlian kami,” harapnya.
Pegawai non ASN dari Wonosobo ini rekan senasibnya untuk bergerak dengan cara elegan dan bijak. “Apapun kami sadari, kami bagian dari sistem, sehingga kami tidak mungkin melakukan hal-hal seperti turun ke jalan. Karena kami menyadari bahwa apa yang terjadi ini bukan kesalahan pemerintah daerah. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan jadi pilihannya hanya satu tetap merekrut non-ASN demi berjalannya roda pemerintah di daerah,” pungkasnya. (adv-anf)
Leave a Reply