JOSS.CO.ID – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah forum organisasi kemasyarakatan, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026), Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah dan Partai Golkar kepada rakyat kecil yang bergantung pada energi bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari. Di hadapan para peserta Mubes, ia menekankan bahwa stabilitas harga energi menjadi salah satu instrumen penting menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga.
“Saya ingin mengatakan bahwa karena Golkar adalah partai yang pro rakyat, saya mengulangi lagi bahwa urusan BBM subsidi, LPG subsidi, insyaallah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember,” kata Bahlil dalam sambutannya dalam acara Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957, di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026), dikutip dari Detik.
Bahlil mengakui, di tingkat kebijakan muncul banyak dorongan agar harga energi bersubsidi dinaikkan. Kenaikan harga kerap dipandang sebagai cara cepat menyesuaikan beban fiskal dan harga minyak dunia. Namun, menurutnya, pemerintah memilih jalur lain dengan mempertahankan subsidi demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
“Banyak dinamika yang meminta dinaikkan, saya katakan bahwa sudah saatnya pada saat kondisi global yang tidak menentu, kondisi global yang tidak terlalu baik-baik saja, kita pemerintah atas arahan Bapak Presiden, dan sekaligus sebagai kader Partai Golkar, sudah selayaknya harus berpihak betul kepada rakyat, karena itu subsidi kita tidak naikkan,” ujarnya.
Situasi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih membuat kebijakan energi menjadi isu sensitif. Lonjakan harga komoditas global berpotensi menekan anggaran negara dan memicu inflasi. Dalam konteks ini, keputusan mempertahankan harga BBM dan LPG subsidi dinilai menjadi penyangga penting bagi masyarakat, mengingat energi merupakan komponen biaya yang memengaruhi harga barang dan jasa lain.
Di luar soal harga BBM dan LPG, Bahlil juga menyinggung kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu yang saat ini dijalankan pemerintah. Menurutnya, tata kelola yang lebih ketat diperlukan untuk menutup celah praktik curang yang merugikan penerimaan negara.
“Setelah kita melihat 1,5 tahun saya jadi menteri ESDM, tidak bisa dipungkiri bahwa memang telah terjadi transfer pricing dan under invoicing, dan itu dilakukan secara by design, secara seksama,” katanya.
Ia memaparkan contoh praktik yang merugikan negara, di mana perusahaan menjual komoditas ke afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar, lalu kembali menjualnya dengan harga normal. Skema tersebut membuat basis pajak yang diterima Indonesia menjadi lebih kecil daripada seharusnya.
“Harga di luar, contoh Rp10.000, dia jual dari sini ke perusahaannya di negara dekat itu cuma Rp700 atau Rp800. Habis itu dia jual Rp800 ke negara itu jadi Rp1.000. Yang harusnya kita terima pajak, nilai dasarnya dari Rp1.000, akhirnya kita cuma terima dari Rp700, dan ini terjadi terus-menerus,” sambungnya.
Selain membahas kebijakan energi dan tata kelola sumber daya alam, Bahlil memanfaatkan forum Mubes V Kosgoro 1957 untuk menyampaikan pesan persatuan kepada para kader organisasi. Dalam musyawarah tersebut, terdapat dua bakal calon ketua umum Kosgoro periode 2026–2031 yang akan bersaing, yakni Sari Yuliati dan La Ode Saiful Akbar.
“Tapi saya pengin Ibu Sari maupun La Ode, Kosgoro yang sudah begini bagus, harus kalian punya jiwa besar. Jiwa besar yang saya maksudkan adalah silakan bertanding, tapi untuk bersanding,” ujarnya.
Ia menekankan, organisasi yang kuat tidak mungkin berdiri tanpa kekompakan dan kerja sama antarkader. Bahlil mengingatkan bahwa dinamika pemilihan pimpinan seharusnya menjadi ajang kontestasi yang sehat, bukan memecah belah.
“Karena tidak ada organisasi yang hebat tanpa ada kekompakan. Nggak ada, belum ada saya menemukan sebuah organisasi yang lahir dan besar untuk mencapai tujuannya tanpa ada kolaborasi dan kerja sama yang baik, belum ada,” lanjut dia.
Bahlil menyebut kedua bakal calon ketua umum sebagai sosok yang sama-sama memiliki kapasitas dan rekam jejak baik di tubuh Kosgoro. Ia meminta para peserta Mubes untuk menilai secara objektif siapa yang paling layak memimpin organisasi ke depan.
“Dua-dua ini kader bagus, dua-dua ini adalah orang yang saya sangat kenal. Persoalan bagaimana floor, lihatlah yang terbaik,” tuturnya.
Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir 2026, jika konsisten dijalankan, diperkirakan akan memberi kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada biaya energi. Di sisi lain, pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara beban fiskal dan kebutuhan rakyat, sekaligus memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam agar penerimaan negara optimal dan dapat kembali dinikmati masyarakat dalam bentuk subsidi dan program sosial.
Leave a Reply