BGN membuka pendanaan SPPG melalui CSR, hibah, dan kantin sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dan mengurangi beban APBN.
JAKARTA, JOSS.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai membuka peluang pendanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil untuk mengurangi beban anggaran negara dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mencari pendanaan alternatif pembiayaan untuk pembangunan dapur SPPG. Sebelumnya, seluruh fasilitas tersebut sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.
Menurutnya, sumber pendanaan SPPG baru dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, khususnya BUMN, maupun hibah dari berbagai lembaga dan yayasan. Sejumlah yayasan bahkan disebut telah mulai menerima hibah guna mendukung pembangunan dapur SPPG sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat.
BGN juga mendorong keterlibatan pelaku usaha yang beroperasi di daerah, terutama wilayah terpencil. Perusahaan diharapkan dapat menyalurkan dana CSR mereka untuk membantu pembangunan fasilitas pendukung program gizi di sekitar sekolah maupun permukiman warga.
Tidak hanya membangun dapur baru, BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah. Strategi ini dinilai lebih efektif, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif kecil.
Di beberapa wilayah 3T, jumlah penerima manfaat bahkan hanya berkisar puluhan hingga ratusan orang. Kondisi tersebut membuat pembangunan dapur baru menjadi kurang efisien, sehingga pemanfaatan fasilitas yang ada menjadi solusi yang lebih tepat.
Di sisi lain, BGN tetap berkomitmen memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis hingga ke wilayah 3T. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan akses gizi di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial. Kerja sama ini dinilai penting agar pemanfaatan data, seperti data stunting dan kelompok masyarakat rentan, dapat lebih optimal.
Melalui berbagai skema pendanaan alternatif dan kolaborasi lintas sektor, BGN berharap pembangunan SPPG dapat dipercepat sekaligus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Leave a Reply