Press "Enter" to skip to content

Ratusan Kendaraan Terjaring Penertiban Tonase Oleh Jasa Marga

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk bekerjasama dengan dinas terkait telah menjaring ratusan kendaraan yang melanggar aturan tonase. Jasa Marga  menyatakan siap mendukung kebijakan overload over dimension (ODOL) di jalan tol yang perseroan kelola.

VP Operation Management Jasa Marga Bagus Cahya mengemukakan, pihaknya telah bekerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan aksi penertiban kendaraan ODOL yang melintas di jalan tol dengan menggunakan jembatan timbang portable.

“Dalam sepekan terakhir, sejumlah cabang Jasa Marga telah menggelar operasi kendaraan berat. Operasi ini digelar dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/8)

Adapun percobaan aturan penindakan kendaraan besar yang secara muatan melewati batas toleransi ini mulai diterapkan Kementerian Perhubungan sejak 1 Agustus 2018 lalu di tiga titik jembatan timbang.

Ketiga jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu antara lain UPPKB Losarang di Indramayu, UPPKB Balonggandu di Karawang, dan UPPKB Widang di Tuban.

Menurut laporan Jasa Marga, perseroan tercatat berhasil menjaring ratusan angkutan berlebihan muatan di dua ruas jalan tol, yakni Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Tangerang.

Jasa Marga Cabang Jagorawi menggelar operasi ODOL selama lima hari, yakni 31 Juli, serta 1, 2, 7, dan 8 Agustus 2018. Selama lima hari tersebut, terjaring 66 kendaraan yang menyalahi ketentuan ODOL dan 20 kendaraan menyalahi ketentuan terkait surat kendaraan dari 246 unit kendaraan yang diperiksa.

Dalam kurun waktu hampir bersamaan, Jasa Marga Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng menggelar operasi serupa di ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang pada 30 Juli-3 Agustus 2018. Dalam lima hari pelaksanaan operasi, sebanyak 466 kendaraan diperiksa dan ditemukan 330 kendaraan yang terbukti menyalahi ketentuan ODOL.

Baca juga : Jokowi Loby Pompeo Terkait Keringanan Bea Masuk

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, selama ini untuk pengangkutan bahan pangan telah terbiasa melebihi kapasitas truk dan hal tersebut dirasa masih cukup aman.

“Dampaknya besar sekali karena ini kami tidak mempersiapkan dengan baik. Kami terbiasa lebih muatan sekitar 30 persen dari kapasitas,” ujarnya.

Namun dengan penertiban truk  kelabihan muatan yang dilakukan, lanjut dia, otomatis volume bahan pangan yang biasa diangkut oleh truk juga harus dikurangi. Hal ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan biaya logistik.

‎”Kalau ini dibatasi, ujung-ujungnya akan terjadi kenaikan biaya logistik, perkiraan saya sekitar 30 persen ke biaya distribusi. Ini sangat berat sekali,” jelas dia.

Secara lebih luas, kata Adhi, penertiban ini juga akan berdampak pada inflasi. Sebab, jika pasokan bahan pangan terganggu, maka akan terjadi kenaikan harga dan ujungnya akan meningkatkan inflasi.

“Ini akan berdampak luas sekali, terutama terhadap inflasi. Karena pangan olahan dan bahan makanan ini menduduki kontribusi terbesar dalam pembentukan inflasi. Kan logistik biaya distribusi termasuk ke inflasi,” jelas Adhi.

“Kalau bahan itu pasti langsung naik harganya (jual), produk olahan mungkin pengusaha masih bisa nahan. Tidak naik harga dan perusahaan menanggung beban itu. Tapi kalau bahan makanan saya kira langsung,” pungkas dia. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id