Press "Enter" to skip to content

KPU Pastikan Satu Suara Soal Larangan Mantan Napi Nyaleg

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan solid dan tetap satu suara soal aturan larangan mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai calon legislatif  (nyaleg), meski perlawanan dari partai politik sangat kuat. Sikap bulat satu suara itu juga tetap terjaga meski Menteri Hukum dan HAM menolak menandatangani draf PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi nyaleg.

Para komisioner KPU menyatakan tekad mereka sudah bulat dan satu suara. “Sudah bulat. Kami satu suara, karena itu langkah terbaik yang harus kami lakukan,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari yang akrab dipanggil Ayik, kepada JoSS, Selasa (5/6).

Mengenai anggapan bahwa pelarangan mantan napi korupsi dilarang nyaleg melanggar aturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015, dia meminta semua pihak mencermatinya dengan jernih.

KPU justru meneguatkan dan memperluas tafsir Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yakni dengan menambahkan norma baru berupa ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi Caleg, khususnya dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Bunyi pasal tersebut adalah : bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan itu yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Perluasan tafsir tersebut, yang mengusulkan agar mantan narapidana korupsi dilarang menjadi Caleg itu tercantum pada Pasal 8 huruf (j) PKPU Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Dasar yang memperkuat perluasan tafsir tersebut, kata Hasyim, selain mengutamakan hak publik mendapatkan pemimpin bersih dan mendapatkan panutan seperti diatur Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; juga dilandasi kenyataan pengaju Judicial Review ke MK tentang UU Pilkada agar mantan napi boleh nyalon adalah Dirwan Mahmud yang pernah dipenjara karena membunuh. Setelah itu, beberapa pekan lalu Dirwan ditangkap KPK karena korupsi.

“Secara sosiologis dapat dimaknai bahwa mantan penjahat mencoba cari pintu masuk ke jabatan publik, dan begitu menduduki ternyata melakukan kejahatan lagi,”ungkap Hasyim.

Seperti diketahui, KPU memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Larangan itu termaktub dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf j. Dalam beleid tersebut, tidak hanya mantan napi korupsi, tetapi mantan napi kasus Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang menjadi caleg.

Namun draft tersebut ditentang banyak pihak utamanya dari kalangan partai politik. Pendapat yang dikedepankan kalangan Parpol adalah PKPU yang ada di bawah undang-undang diangap menerjang aturan di atasnya.

Sampai Selasa (5/6) Kementerian Hukum dan HAM masih menolak menandatangani draf PKPU tersebut. Menkumham Yasonna Laoly bersikukuh bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga dia tak mau menandatanganinya. “Jadi jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang,” ujar Yasonna, di Jakarta.

Yasonna bersikukuh mantan napi dalam kejahatan apa saja, kecuali yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan, tetap bisa mencalonkan diri menjadi Caleg. Asal yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. (mdk/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id