Pemkab Blora Siapkan Lahan 7 Hektare Lebih untuk Sekolah Rakyat Permanen, Kapan Mulai Dibangun?

Pemkab Blora menyiapkan lahan lebih dari 7 hektare dan mematangkan lokasi untuk Sekolah Rakyat permanen. Simak kesiapan syarat serta pembagian tugas kementeriannya.

BLORA, JOSS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyiapkan lahan seluas lebih dari 7 hektare untuk pembangunan permanen Sekolah Rakyat.

Kesiapan tersebut menjadi salah satu langkah penting agar program Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora dapat segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat sekaligus Ketua Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, Herman Kuswara, saat meninjau lokasi pembangunan di Kabupaten Blora, Kamis (19/11/2026).

Herman mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Terlebih, Kabupaten Blora saat ini telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan.

“Kegiatan hari ini untuk memastikan lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk lokasi pembangunan permanen. di mana Blora ini sudah memiliki sekolah rakyat rintisan,” ujar Herman.

Ia menjelaskan, Pemkab Blora telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pematangan lahan, yang prosesnya kini telah dilaksanakan.

“Dan untuk kabupaten Blora ini mudah mengusulkan 7 hektar lebih untuk area pembangunan permanen. Pemda diminta pematangan lahan dan hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa sudah dilakukan pematangan lahan oleh pemda,” jelasnya.

Menurut Herman, dari sisi persyaratan administratif, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Blora pada prinsipnya dapat segera dilanjutkan apabila seluruh ketentuan telah terpenuhi.

“Dan sebetulnya kalau persyaratan administratif semuanya sudah beres, paling tidak, sekolah rakyat di kabupaten Blora untuk bisa segera hadir untuk yang permanen,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan pembangunan fisik, Herman menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Kementerian Sosial bertugas memastikan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kalau untuk pembangunan kan ada di kementerian pekerjaan umum ya, nanti kita lihat dari kementerian pekerjaan umum. kalau kami dari kementerian sosial, memastikan bahwa kriteria yang sudah ditetapkan dipenuhi oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa sejumlah persyaratan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah dipenuhi oleh Pemkab Blora.

Di antaranya kesiapan lahan yang telah bersertifikat, sudah dilakukan pematangan, serta tidak dalam kondisi sengketa.

“Dalam hal ini kita lihat Alhamdulillah kesanggupan daerah, lahan bersertifikat, kemudian lahan sudah dimatangkan, tidak dalam kondisi sengketa, dan seterusnya ini sudah dipenuhi,” pungkasnya. (*)

Baca Juga: Polisi Duga Masih Ada Gas di Tangki, Ledakan Tewaskan Pekerja di PPSDM Migas Cepu

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*