Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

29.521

30.514

2%

Kasus Baru

703

993

41%

Update: 6 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pemudik Dari Wilayah Jabodetabek Berstatus ODP Harus Dikarantina 14 Hari

Ilustrasi | Foto: tempo.co
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menetapkan pemudik dari wilayah Jabodetabek sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Mereka juga diminta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pemerintah juga menegaskan tidak ada laragan bagi pemudik untuk pulang kampung.

Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus ODP sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dia menambahkan Kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat. Mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.

Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan bahwa tugas Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah adalah mencegah penyebaran Covid-19 secara rasional dan terukur. Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Baca juga: Tiga Skenario Pemerintah Terkait Kebijakan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam rapat terbatas yang dilakukan secara virtual, Presiden menyebut pengawasan dan pengendalian di tingkat daerah sudah mulai bergerak termasuk di level kelurahan atau desa. Presiden turut mendorong adanya partisipasi komunitas untuk mendata pemudik dari Jabodetabek.

Partisipasi hingga di tingkat RT dan RW diperlukan guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan masyarakat pemudik dan mencegah penambahan orang terinfeksi.

Di sisi lain, Jokowi meminta agar para menteri menyiapkan skenario komprehensif sebagai antisipasi pemudik di tengah penyebaran virus Corona. Skenario tersebut harus dipersiapkan sejak dari hulu hingga hilir.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan kepada para pekerja yang berasal dari Jawa Tengah di perantauan tidak pulang kampung selama masa pandemi corona. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2.

“Bagi yang berniat pulang kampung, sekian kali saya mengingatkan, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan ingin keluarga sehat dan selamat maka urungkan niat utk pulang kampung, tidak usah pulang kampung,” kata Ganjar, belum lama ini.

“Jika panjenengan nekat pulang, saya ingatkan sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, dan seluruh orang yang kita sayangi, termasuk orangtua panjenengan yang sudah sepuh. jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus jalan virus dari kota-kota ke desa,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*