Press "Enter" to skip to content

39.425 Siswa Gunakan SKTM Pemerintah Diminta Evaluasi

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Sejumlah 39.425 calon siswa secara otomatis masuk SMK Negeri di Jawa Tengah karena mendaftar menggunakan status dari keluarga miskin. Pemerintah diminta evaluasi dan tindak tegas penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Data Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang merilis 40% calon siswa SMK Negeri di Jateng masuk dengan status miskin. Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB.

Ketua PATTIRO Semarang M. Syofii mengatakan Data yang dihimpun Posko Pengaduan PATTIRO Semarang dari website www.jateng.siap-ppdb.com ditemukan sebanyak 40% calon siswa keluarga miskin dari Jumlah total 98.546 kursi di SMK negeri tersebut memiliki tersebar di beberapa daerah.

Dia menambahkan Kabupaten/Kota dengan pendaftar dari keluarga miskin diatas 60% yaitu Kabupaten Pemalang  89%, Kebumen 78%, Temanggung 69%, Magelang 66%, Banyumas 66%, Purworejo 62%, Karanganyar 61%.

Baca juga : Solo Utara Diubah Jadi Kawasan Bisnis Karena Dekat Tol

Sementara itu Kabupaten/kota yang paling sedikit menggunakan kuota miskin yaitu Kabupaten Sragen dan Kota Magelang hanya 14%.

“Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB yang diatur dalam Pergub Jateng no. 64 tahun 2018 tentang PPDB,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JoSS.co.id, Sabtu (7/7) malam.

Dalam peraturan tersebut dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi calon siswa tidak mampu minimal 20% dari total penerimaan peserta didik.

“Dalam ayat selanjutnya dikatakan kurang mampu dibuktikan dengan membawa SKTM yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah” ujarnya.

Syofii menuturkan kebijakan ini patut diapresiasi, namun melihat besaran jumlah angka miskin perlu dicermati lebih detail terkait asli tidaknya siswa  tidak mampu tersebut.

“Dinas perlu membuat sistem verfifikasi dan vaidasi terhadap siswa miskin dengan melakukan kroscek melalui sekolah,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan penyalahgunaan SKTM harus diwaspadai mengingat jumlahnya yang relatif besar pada saat proses penerimaan siswa baru. Pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan supervisi dan cek lapangan bagi oengguna SKTM.

“Visitasi bisa oleh panitia PPDB, pengawas sekolah dan lainnya. Hasilnya harus di sampaikan secara terbuka di web site sekolah maupun secara ditempel pengumumannya. Agar masyarakat bisa ikut memantau,” katanya kepada JoSS.co.id.

Menurut dia, kebijakan pemerintah yang perlu dievaluasi adalah penggunaan SKTM. “Penggunaan SKTM sebenarnya tidak perlu karena sudah ada program dari pemerintah terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tentunya telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan saat penerimaan kartu tersebut,” katanya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id