JoSS, KUALA LUMPUR – Banjir di Malaysia menjadi sorotan karena tak kunjung surut setelah hujan deras mengguyur Negeri Jiran pada Jumat pekan lalu. Setidaknya 37 orang meninggal dunia dan 68 ribu lainnya terkena dampak banjir.
Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia, Acryl Sani Abdullah Sani, mengatakan bahwa total itu terhitung setelah pihaknya menerima laporan korban jiwa tambahan pada hari ini. “Dalam 24 jam belakangan, ada lima laporan kematian dan empat orang hilang,” ujar Acryl, seperti dikutip Free Malaysia Today.
Dengan tambahan tersebut, total 37 orang meninggal akibat banjir, sementara 10 penduduk lainnya juga masih hilang setelah bencana tersebut. “Hingga saat ini, ada 68.341 korban banjir dari 18.080 keluarga di seluruh negara,” tutur Acryl.
Menurut Acryl, setidaknya tujuh negara bagian terkena dampak paling parah banjir, yaitu Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Negri Sembilan, Melaka, Pahang, dan Kelantan. “Yang terkena dampak paling parah adalah Pahang,” ucapnya.
Selain itu, Acryl juga melaporkan bahwa hingga saat ini masih ada 137 ruas jalan yang terpaksa ditutup karena banjir, 120 di antaranya di Pahang.
Dilansir dari CNNIndonesia, sejumlah pakar menyebut banjir ini terjadi karena hujan lebat akibat perubahan iklim. Namun, beberapa pihak lain menganggap banjir ini terjadi karena sistem drainase buruk dan koordinasi antar-lembaga yang payah.
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sendiri mengakui kekurangan dalam sistem koordinasi penanganan banjir yang melanda Negeri Jiran.
Baca juga: Sebanyak 1.600 WNI Terdampak Banjir Besar Yang Melanda Malaysia
“Saya tak menyangkal [kekurangan] itu dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Tanggung jawab bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga negara bagian dan para petugas di garda depan,” ujar Ismail, sebagaimana dilansir The Straits Times.
Ia kemudian berkata, “Badan Manajemen Bencana Nasional (NADMA) hanya bisa mengoordinasikan. Jika itu dinilai sebagai kelemahan koordinasi, saya tak bisa membela siapa pun dalam situasi ini. Bagi saya, semua orang harus bertanggung jawab.”
Begitu parah banjir di Malaysia sejak pekan lalu, seorang pejabat sampai-sampai menyebutnya bencana “sekali dalam seratus tahun.” Namun menurut pakar, banjir seperti ini kerap terjadi dalam dua dekade belakangan akibat kekacauan drainase dan koordinasi pemerintah.
Kekacauan penanggulangan banjir di Malaysia ini sudah menjadi perhatian para pakar internasional sejak lama. Kantor Koordinasi Masalah Kemanusiaan PBB (OCHA) bahkan merilis dokumen analisis mereka yang bertajuk Malaysia: Disaster Management Reference Handbook.
Dalam analisis yang dirilis di situs resmi mereka pada 2019 lalu itu, OCHA membahas bahwa Malaysia terus mengalami banjir parah sejak 2003. Mereka mencatat, banjir terparah terjadi pada 2006, 2007, 2010, 2014, dan 2017.
“Malaysia memegang persentase populasi tertinggi (67 persen) yang terpapar banjir di antara negara-negara ASEAN (antara Juli 2012 dan Januari 2019) sebagaimana dilaporkan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN pada Maret 2019,” demikian kutipan analisis tersebut.
Sejumlah pakar menganggap banjir parah di Malaysia ini terus berulang setidaknya karena dua masalah inti, yaitu kekacauan pada koordinasi pemerintah dan sistem drainase yang buruk. (lna)
Leave a Reply