REI: Perubahan IMB Jadi PBG Membuat Perizinan Lebih Sederhana

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan perubahan IMB menjadi PBG akan membantu pengusaha karena perizinan yang tak berbelit dan efektif. Perubahan aturan ini membuat perizinan lebih sederhana. Pasalnya, selama perizinan menumpuk di pemerintah daerah.

“Kalau yang baru ini, nanti kalau izin tak keluar dalam beberapa waktu otomatis bisa jalan sesuai dengan peruntukannya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi menghapus ketentuan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai gantinya ada ketentuan soal persetujuan bangunan gedung (PBG) yang fokus pada mengatur soal klasifikasi hingga standar teknis gedung.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2021 tentan PP UU No 28 tahun 2002 tantang bangunan gedung.

Pada Pasal 1 pada poin 17 disebutkan bahwa “Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung”

PP tersebut menguraikan untuk dapat memperoleh PBG, pemilik bangunan harus memenuhi dua syarat utama yaitu punya dokumen rencana teknis dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Dokumen rencana teknis ini meliputi rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, dan spesifikasi teknis bangunan gedung.

Dokumen rencana arsitektur mencakup antara lain: data penyedia jasa perencana arsitektur; konsep rancangan; gambar rancangan tapak; gambar denah; gambar tampak bangunan gedung; gambar potongan bangunan gedung; gambar rencana tata ruang dalam; gambar rencana tata ruang luar; dan detail utama dan/atau tipikal.

Baca juga: Ini Penjelasan Persetujuan Bangunan Gedung, Kebijakan Baru Pengganti IMB

Sementara itu, Dokumen rencana struktur meliputi gambar rencana struktur bawah termasuk detailnya; gambar rencana struktur atas dan detailnya; gambar rencana basement dan detailnya; dan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk Bangunan Gedung lebih dari 2 (dua) lantai.

Selanjutnya dokumen rencana utilitas berisi antara lain tentang perhitungan kebutuhan air bersih, listrik, penampungan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, beban kelola air hujan, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung; perhitungan tingkat kebisingan dan getaran; gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran.

Dokumen rencana utilitas juga meliputi gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan/atau buatan; Gambar sistem transportasi vertikal; gambar sistem transportasi horisontal; gambar sistem informasi dan komunikasi internal dan eksternal; gambar sistem proteksi petir; gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air limbah, dan air hujan.

Kemudian dokumen spesifikasi teknis bangunan gedung berisi jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing).

Selain itu, syarat selanjutnya yang mesti dipenuhi yaitu adanya kelengkapan dokumen berupa perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Di dalamnya meliputi adanya perhitungan volume masing-masing elemen aristektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan juga perpipaan.

Lalu ada dokumen perkiraan biaya yang mencakup laporan uraian perhitungan biaya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing) dengan mempertimbangkan harga satuan bangunan gedung. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*